MAKASSAR – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengapresiasi area Pelabuhan Makassar yang telah masuk dalam zona integritas dan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Hal itu dikatakan Erwan Agus Purwanto, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) saat melakukan kunjungan ke Pelabuhan Makassar, Jumat (6/10/2023).

Erwan mengatakan, Zona Integritas (ZI) merupakan bagian dari program percepatan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan di dalam grand design reformasi birokrasi nasional 2010 – 2025, road map reformasi birokrasi 2020 – 2024, strategi nasional pencegahan korupsi, dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

“Zona integritas berarti membangun unit kerja pelayanan percontohan dalam hal pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Erwan.

Adapun predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik serta memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik yang prima, dan kinerja yang baik.

Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik yang prima, dan kinerja yang baik, serta telah terdapat peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang konsisten dan berkelanjutan.

Selanjutnya kawasan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju) WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada suatu kawasan yang seluruh unit kerja dalam kawasan yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik publik yang prima, kinerja yang baik, dan terdapat keterpaduan/integritas proses bisnis layanan antar unit kerja yang ada di kawasan.