“Pembangunan zona integritas adalah sebuah upaya berkelanjutan dan setiap tahapannya akan mampu membuat birokrasi menjadi lebih baik. Selanjutnya zona integritas itu sendiri merupakan sebuah komitmen untuk mewujudkan wilayah birokrasi yang bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih melayani,” kata dia.

Namun dia berpesan bahwa predikat WBK maupun WBBM bukanlah tujuan akhir dari sebuah pembangunan zona integritas itu sendiri karena masih terus diperlukan upaya-upaya berkelanjutan serta monitoring dan evaluasi agar kondisi yang diinginkan dapat terwujud dan kita bersama dapat menuju tahapan selanjutnya dari roadmap reformasi birokrasi.

“Integritas harus selalu dijaga karena setiap saat akan mengalami ujian-ujian. Mari kita saling mengingatkan dan menjaga agar terwujud Island of Integrity di Kawasan Pelabuhan Makassar,” pesan Arif.

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Makassar, Hernadi Tri Cahyanto menuturkan bahwa dalam membangun Ekosistem Kawasan Pelabuhan Utama Makassar.

Pihaknya selalu berkolaborasi dengan CIQ (Custom, Imigration, and Quarantine) serta KPP Bea Cukai TMPB, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, Balai Besar Karantina Pertanian Makassar, Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar, Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, Regional Head 4 Pelindo, General Manager (GM) Pelindo Regional 4 Makassar, dan Badan Usaha Pelabuhan sebagai operator.

“Berkenaan dengan zona integritas di kawasan Pelabuhan Makassar ini, terdapat tujuh instansi. Beberapa di antaranya sudah memiliki predikat WBK Nasional bahkan ada yang sudah menyandang predikat WBBM. Adapun yang belum adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, namun telah memiliki WBK Internal dan Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar yang akan digabung bersama Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar,” tuturnya.

Seperti diketahui, Pelabuhan Makassar yang juga dikenal sebagai Pelabuhan Soekarno–Hatta, adalah pelabuhan laut di Makassar, Sulawesi Selatan.