“Sehingga saya ingin menyampaikan, bahwa PT Vale sangat berjasa bagi Loeha Raya,” paparnya.

Demikian pula disampaikan Wakil Ketua DPRD Lutim, Siddik. Dia menegaskan, PT Vale sudah banyak memberikan kontribusi positifnya di Luwu Timur, tentunya kehadirannya patut didukung.

Apa yang terjadi di Tanamalia, bukan karena Masyarakat yang tidak menginginkan kehadiran PT Vale tapi adanya pihak luar yang masuk memecah belah Masyarakat.

“Praktik pertambangan PT Vale sudah sangat bagus, dibandingkan dengan perusahaan tambang lainnya beroperasi di Luwu Timur. Komitmennya sangat bagus untuk membawa perubahan di Tanamalia,” tegasnya.

Dari sisi kontribusi ekonomi, Siddik mengungkapkan, PT Vale memberi kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp416 miliar per tahun bila dibandingkan perusahaan lainnya.

Begitupun dari sisi pengelolaan lingkungan, setiap selesai menambang kembali menghutankan area tersebut.

“Setiap kali selesai menambang, PT Vale mengembalikan area tersebut menjadi hutan. Sementara Perusahaan lainnya tidak seperti itu. Maka dari itu, penting untuk mendukung agar PT Vale tetap beroperasi di Tanamalia dengan tetap memberdayakan masyarakat,”paparnya.

Sementara, Acting CTO Muhammad Jinan Syakir yang hadir membuka FGD menyampaikan paparan terkait praktik pertambangan berkelanjutan yang diusung oleh PT Vale, khususnya dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

FGD ini adalah bagian dari upaya perusahaan untuk mewujudkan komitmen dari salah satu nilai dan perilaku utama perseroan, yaitu menghargai bumi dan masyarakat, dengan mendengarkan dan melibatkan masyarakat luas secara aktif dalam dialog terbuka dan transparan.

Jinan menyatakan, sesuai dengan rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pemerintah, PT Vale harus segera melanjutkan program eksplorasi di Blok Tanamalia.

“Dengan terbitnya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) eksplorasi pada 2021, maka Oktober 2021 proyek ini dimulai secara bertahap dengan menurunkan 20 rig untuk mendukung kegiatan eksplorasi. Namun pada Agustus 2023, proyek dihentikan sementara untuk mencegah terjadinya konflik antara perusahaan dan masyarakat,” jelasnya.