Melalui forum ini, Rustam menyimpulkan bahwa PT Vale dan pemerintah siap menjadi fasilitator dalam menyelesaikan konflik di Tanamalia.

“Saya juga mendorong agar dilakukan percepatan penyelesaian konflik, agar kedepannya tidak terjadi kerugian besar kepada masyarakat,” jelasnya.

Kedepannya, setelah konflik selesai, dan kemudian PT Vale beroperasi di Tanamalia, Rustam berharap PT Vale tetap konsisten dalam menerapkan praktik pertambangan berkelanjutan yang memperhatikan sosial dan lingkungan.

“Saya juga berharap kehadiran PT Vale di Tanamalia nantinya dapat memprioritaskan meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta membantu meningkatkan keterampilan masyarakat,” pungkasnya.

Perwakilan Perempuan Loeha, Mirnawati menuturkan, jika keinginan besar Perempuan di Loeha ingin diberdayakan, diberikan pelatihan agar bisa meningkatkan keterampilan dan bisa berpenghasilan.

Termasuk dengan membantu para Perempuan menggerakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kami berharap PT Vale bisa memberikan pelatihan, seperti pelatihan menjahit dan memberikan kesempatan mengembangkan UMKM di Tanamalia,” tuturnya.

Tokoh Masyarakat Loeha, Muhammad Arfah Mustafa menjelaskan, tentunya kehadiran PT Vale sudah memberikan kontribusi positif bagi Masyarakat, salah satunya dibukanya akses jalan di daerah tersebut.

Dia menuturkan, masuknya investasi diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, maka dari itu sangat diharapkan pelibatan masyarakat dalam prosesnya. Diantaranya, masyarakat diberikan ganti untung terhadap merica Masyarakat

“PT Vale memiliki hak mengelola lahan yang dimiliki atas perintah negara melalui Kontrak Karya yang diberikan, dimana mereka membayar land rent. Sementara, posisi
masyarakat yang mengelola tidak melakukan pembayaran seperti membayar PBB. Untuk itu, ketika PT Vale ingin menggunakan lahannya, ada baiknya masyarakat harus memahami itu. Namun, perlu diperhatikan ada biaya kompensasi terhadap pemilik lahan, termasuk memikirkan lahan pengganti karena peluangnya ada,” jelasnya.