SELAYAR – Kabid Humas Diskominfo-SP Kabupaten Kepulauan Selayar, Mursalim, S.Sos., sebut berita yang beredar beberapa hari yang lalu terkait Pungli di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar itu Hoax.

“Itu bukan kegiatannya Dinas Pendidikan, tapi kegiatan pihak ketiga (Lembaga Swasta) yang meminta peserta Diklat kepada Dinas Pendidikan,” ucap Mursalim, S.Sos., kepada awak media di depan halaman Kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Kepulauan Selayar, Kamis (30/09/2021). Jadi Diknas hanya memfasilitasi kegiatan Bimtek tersebut dengan meneruskan undangan ke para kepala Sekolah TK, tambahnya.

Baca Juga: Ketua PKK Selayar Pantau Kebut Vaksinasi Covid-19 Serentak

Kabid Humas Diskominfo-SP Kabupaten Kepulauan Selayar ini juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan pihak kegita (Lembaga Swasta) yang difasilitasi oleh Diknas,

“Dari seratus lebih kepala sekolah TK yang ada di Selayar, hanya sepuluh lebih yang mengikuti Bimtek di Makassar. Itu berarti tidak ada unsur paksaan dari pihak Diknas Kepulauan Selayar ke para kepala sekolah TK untuk mengikuti Bimtek. Kalau ada pungutan dalam kegiatan tersebut, itu sudah jelas bukan campur tangan dari Dinas terkait,” tegasnya.

Mursalim, S.Sos., bersama awak media di depan halaman Kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Selain itu, Ia juga menambahkan bahwa permasalahan stempel pedro, hanya untuk memudahkan para kepala sekolah karena ada perubahan nomenklatur serta tidak ada unsur paksaan untuk mewajibkan semua kepala sekolah membuat stempel di Home Industri salah satu pegawai Diknas.

“Kalau di luar harga stempel pedro itu 150 ribu per 1 buah, terus di Diknas 200 ribu untuk 2 buahnya, apa kah itu tidak membantu para kepala sekolah?, jadi saya rasa dalam pemberitaan ini ada tendensi secara persional kepada kepala bidang yang bersangkutan,” katanya.