JAKARTA –  Posisi lengkap kepengurusan Partai Buruh akan disusun oleh tim formatur paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan kongres IV yang diselenggarakan pada tanggal 4-5 Oktober 2021 di Jakarta.

Baca Juga : HUT TNI, Tripika Tamalanrea dan Biringkanaya Beri Surprise Danramil

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Partai Buruh, Ir. H. Said Iqbal, ME, saat setelah Kongres IV.

Dalam Kongres yang diikuti perwakilan dari 34 provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia, berhasil menyusun kepengurusan Komite Eksekutif (Executive Committee – EXCO) untuk periode tahun 2021-2026.

Dalam Kongres Ir. H. Said Iqbal, ME sebagai Presiden Partai Buruh. Sedangkan Wakil Presidennya adalah Agus Supriyadi, SH.,MH, Sekretaris Jenderal adalah Ferri Nuzarli, SE.,SH, Bendahara Umum Luthano Budyanto, SE.Ak.CA. Sementara itu, Sonny Pudjisasono, SH sebagai Ketua Badan Pendiri (Majelis Rakyat), Agus Ruli Ardiansyah sebagai Ketua Majelis Nasional dan Riden Hatam Aziz sebagai Ketua Mahkamah Partai.

Said Iqbal menjelaskan konstituen dari Partai Buruh adalah semua orang yang rentan mengalami diskriminasi baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk di perkantoran juga pelajar yang akan memasuki dunia kerja.

“Buruh pabrik, buruh kantor, buruh perempuan, buruh tani, buruh nelayan, buruh guru, buruh migran, TKW, pekerja rumah tangga, supir angkot, supir truk, supir bus, supir kendaraan darat laut udara, pengemudi ojek, pedagang pasar, ibu jamu gendong, ibu pedagang sayur, tukang becak, PKL, pedagang asongan, pelaku UMKM, pelaku multi level marketing, kelompok masyarakat miskin desa, kelompok masyarakat miskin kota, anak muda pencari kerja, mahasiswa dan pelajar yang akan memasuki dunia kerja, anak band, seniman, olahragawan, kaum cerdik pandai dan sarjana yang menginginkan terwujudnya azas negara sejahtera, kaum masyarakat marjinal yang terpinggirkan, penyandang disabilitas, dan kalangan rakyat jelata yang lainnya,” ujarnya.

Disampaikan Said Iqbal, semua negara industri pasti memiliki partai buruh sebagai kelas pekerja yang menggagas terwujudnya welfare state atau negara sejahtera.

“Gerakan buruh, serikat tani, serikat nelayan, forum guru honor, gerakan HAM, masyarakat adat, PKl, bidan, pelaku koperasi UMK, MLM, ojek dan sopir angkot, pedagang pasar, dan masyarakat kecil lainnya, selain bergerak di aksi lapangan juga masuk ke parlemen untuk menyuarakan aspirasasinya dalam mengimbangi kepentingan pemodal,” kata Said Iqbal.

Ia, lanjutnya, mengatakan setelah kongres tersebut partai telah menyusun kepengurusan dan keanggotaan sudah menyebar rata di seluruh indonesia.

“Partai Buruh sudah menyusun kepengurusan di 100% provinsi (34), 80% kabupaten/kota (409),  40% kecamatan. Sementara itu keanggotaan 1.000 orang di tiap-tiap kab/kota sudah menyebar merata,” lanjutnya.

Melalui kongres kemarin, partai buruh akan memulai kepengurusan termasuk mengatur keuangan dengan pendanaan iuran anggota.

“Kongres sudah memutuskan, keuangan partai buruh adalah sistem iuran. Di mana untuk tahap pertama, dari 10 juta buruh, tani, nelayan, guru, dan keluarganya, yang menjadi anggota serikat buruh dan serikat tani; Partai Buruh akan mendidik 100 ribu kader militan dan wajib membayar iuran 50 ribu rupiah setiap bulan,” pungkas Said Iqbal.