PDIP Harap DPR Batalkan Pengesahan Revisi UU Pilkada
22/08/2024 16:56
Pada Kamis, DPR seharusnya mengadakan rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Pilkada. Namun, rapat ditunda karena tidak mencapai kuorum.
Pada waktu yang sama, sejumlah kelompok masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi besar di depan gedung DPR dan lokasi lainnya sebagai penolakan terhadap pengesahan UU Pilkada.
IKUTI BERITA LAINNYA DIGOOGLE NEWS
Kini, AS resmi ditahan dan dijerat dengan Pasal 187 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP tentang tindak pidana pembakaran, dengan ancaman hukuman maksimal 15
“Seharusnya pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan memperhatikan syarat untuk mengangkat seseorang menjadi kepala sekolah, bukan karena
Ishaq menyebut bahwa seorang lelaki—yang ternyata tidak memiliki hubungan keluarga dengan pasien—mendesak agar pasien segera ditangani di IGD.
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan imbauan kepada guru dan dosen agar menolak segala bentuk gratifikasi.
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, menegaskan bahwa pemaksaan dalam program
Syarat lainnya termasuk bahwa prosedur harus dilakukan untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan tidak menyebabkan kemandulan
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ady Ary Syam Indradi, belum memberikan detail lebih lanjut terkait alasan pemeriksaan terhadap JF dalam kasus
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga, berkunjung ke Kantor Basan Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
“Ini mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian kita dalam dunia pendidikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada pengelola Dana Abadi
Momentum Hardiknas 2025 juga ia gunakan untuk menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendampingi anak-anak, serta menyampaikan apresiasi kepada
RAKYAT.NEWS, BOGOR – PT. Tohaga, selaku pengelola Pasar Citereup, Kabupaten Bogor, bakal melakukan penataan pedagang kaki lima. Hal ini
In Semarang, police also violently dispersed demonstrators with tear gas and water cannons, with some canisters reportedly hitting a medical post. At
Ketua Harian Dekranasda Sulsel sekaligus Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Ahmadi Akil, mengapresiasi pelaksanaan
Kini, AS resmi ditahan dan dijerat dengan Pasal 187 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP tentang tindak pidana pembakaran, dengan ancaman hukuman maksimal 15
Kolaborasi antara Politeknik Pariwisata Makassar dan Wisata Kebun Dennasa ini menjadi contoh nyata sinergi antara dunia pendidikan dan industri
“Seharusnya pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan memperhatikan syarat untuk mengangkat seseorang menjadi kepala sekolah, bukan karena
Ishaq menyebut bahwa seorang lelaki—yang ternyata tidak memiliki hubungan keluarga dengan pasien—mendesak agar pasien segera ditangani di IGD.
Tinggalkan Balasan