RAKYAT NEWS, YOGYAKARTA – Salah satu hal penting yang menjadi kunci keberhasilan menuju Indonesia Emas adalah merawat persatuan dan kemajemukan bangsa.

Kemajemukan bangsa memberi energi positif apabila setiap komponen bangsa berinteraksi secara sehat.

Demikian pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto saat memberikan kuliah umum dengan tema “Merawat Persatuan Dalam Kemajemukan Menuju Indonesia Emas 2045” di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (24/9/2024).

“Kemajemukan bangsa Indonesia adalah fitrah, karunia Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagai sebuah fitrah, masyarakat mana pun tentu tidak dapat menolak kemajemukan itu,” kata Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.

Baca Juga:
Indonesia Emas 2045 : Bebas Prioritaskan Penurunan Stunting di Polman
Gerakan Mahasiswa Cinta Damai, Aksi Damai Jaga Keutuhan NKRI

Menko Hadi menyampaikan, Visi Indonesia Emas 2045 didasari oleh kondisi sumber daya manusia pada tahun 2045 yang sangat produktif.

Indonesia diprediksi mengalami bonus demografi pada 2045 dengan jumlah penduduk mencapai 309 juta jiwa.

Dari jumlah itu, di antaranya 52% berusia produktif, 75% hidup di perkotaan, dan 80% masyarakat berpenghasilan menengah.

“Angka partisipasi kasar (gross enrollment ratio) sumber daya manusia yang menempuh pendidikan tinggi di Indonesia akan mencapai 60%. Hal ini menggambarkan bahwa fasilitas, kapasitas, aksesibilitas, serta partisipasi masyarakat Indonesia terhadap pendidikan semakin baik, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi,” kata Menko Hadi.

Sementara itu, lanjutnya, angka angkatan kerja lulusan Pendidikan SMA sederajat dan Perguruan Tinggi akan mencapai 90%. Tingkat pengangguran alamiah (natural unemployment) akan terjaga pada tingkat 3 hingga 4%.

Sejalan dengan itu, menurut mantan Panglima TNI ini, bangsa Indonesia telah berhasil menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara yang stabil, dan senantiasa menuju perbaikan.

Indeks demokrasi Indonesia stabil berada pada skor 80-an. Sementara indeks perilaku anti-korupsi dapat dipertahankan di angka 3,9, dan proses reformasi birokrasi di level kementerian telah dapat dijalankan 100%.