Ahmad Sahroni Minta Kapolda Sulsel Tindak Dugaan Pelanggaran Pemilu Prof Zakir Sabara

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III RI, Ahmad Sahroni mengingatkan Kepolisian Republik Indonesia agar tetap netral dalam menghadapi Pilkada 2024. Ia menekankan pentingnya menjaga citra Korps Bhayangkara dan tidak memihak kepada paslon manapun.

Penegasan ini dilontarkan Sahroni sebagai tanggapan atas penemuan ribuan paket sembako di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel). Beredar kabar bahwa oknum polisi terlibat dalam distribusi sembako tersebut.

“Ini kan Pilkada tinggal menghitung hari lagi, saya minta seluruh aparat kepolisian bisa tetap menjaga netralitas dan profesionalitas. Jangan sampai kita dengar ada polisi yang memihak atau bahkan membantu pemenangan salah satu paslon,” kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Jumat (22/11/2024).

Bendahara Umum DPP Partai Nasdem itu meminta Polda Sulsel untuk menginvestigasi dugaan keterlibatan oknum polisi. Tindakan ini sebagai bentuk keseriusan dalam menjalankan amanat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Lagian kan dari jauh-jauh hari Pak Kapolri pun sudah mengingatkan soal netralitas, harga mati itu,” ujarnya.

Sekretaris Fraksi NasDem di DPR mendorong masyarakat untuk mengawasi netralitas polisi selama Pilkada 2024. Masyarakat diharapkan proaktif melaporkan jika menemukan oknum polisi yang terlibat dalam kampanye atau urusan politik terkait Pilkada.

“Masyarakat juga terus pro aktif laporkan jika melihat ada aparat yang terlibat politik Pilkada. Bisa langsung laporkan ke Bawaslu, Propam, atau langsung viralkan saja. Saya yakin 100% pasti bakal ditindak oknum-oknum yang seperti itu. Polisi jangan pernah main-main soal netralitas,” sebut dia.

Sahroni menyoroti peran aparat kepolisian dalam menjaga ketertiban Pilkada 2024.

“Justru polisi harus bisa jaga kondusifitas, jangan malah justru terlibat dan memperkeruh suasana. Jadikan Pilkada sebagai ajang kontestasi yang fair,” ujar dia.

Sebelumnya, Polres Bone bersama Panwascam Lappariaja Bone telah menyelidiki temuan 10.000 paket sembako di rumah seorang warga bernama Muh Adil di Lappariaja Bone Sulsel. Muh Adil menyatakan bahwa paket sembako tersebut dimiliki oleh Prof Zakir Sabara, seorang pengajar di Makassar.

Prof Zakir Sabara menyatakan paket sembako tersebut akan didistribusikan untuk kegiatan sedekah Jumat berkah. Ia menegaskan bahwa tidak terlibat dalam tim sukses paslon manapun, bukan ASN, bukan pengusaha, dan sudah lama membagikan sembako kepada masyarakat di daerah tertentu.

Mukhawas Rasyid dari LSM Latenrtatta Bone mendesak Propam Polda Sulsel untuk menyelidiki ketidaknetralan beberapa petugas kepolisian terkait kasus ini.

“Paket sembako ini kan dalam jumlah yang demikian banyak. Bayangkan ada puluhan ribu paket. Pastilah biaya untuk itu sangat besar untuk sebuah sedekah Jumat berkah dan dibagikan jelang hari pencoblosan Pilkada,” katanya.

Rasyid menambahkan, bahwa pemilik sembako sebanyak itu dinilai sangat tidak lazim untuk dibagikan oleh seorang yang berprofesi sebagai pengajar karena tentu membutuhkan dana demikian besar untuk sebuah alasan niat bersedekah.

“Lagian Prof. Zakir itu baru pertama kali bersedekah di Kecamatan Lappariaja. Jadi sangat mencurigakan memang ada niat tersembunyi di sana,” jelas Rasyid.

Oleh karena itu, Rasyid menyampaikan bahwa pelu dilakukan pemanggilan untuk memastikan agar penegakan hukum pemilu berjalan dengan adil dan transparan.

“Masyarakat Bone tahu bahwa Prof Zakir ini lebih dekat dengan salah satu paslon bupati dan gubernur,” tandasnya.

Informasi terbaru menyatakan bahwa paket sembako telah mulai didistribusikan kepada warga. Sebuah video menunjukkan seorang ibu dari Lappariaja menerima paket sembako itu dan diinstruksikan untuk memilih pasangan Danny Pomanto-Azhar Arsyad dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan serta pasangan Andi Islamuddin-Andi Irwandi Natsir dalam Pemilihan Bupati Bone.

Proses perkembangan kasus ini melambat karena ada dugaan kuat mengenai konflik kepentingan dari Kasat Reskrim Res Bone AKP Muh Jusriadi Yusuf dan Kasat Intelkam Res Bone Iptu Muh Yusfin, serta Kapolsek Lappariaja Iptu Muh Amir Mahmud yang memiliki hubungan dekat dengan Prof Zakir Sabara.

Ketidaknetralan dari kasat reskrim, kasat intelkam, dan Kapolsek Lapri tersebut diduga karena kedekatan mereka dengan Prof Zakir.

Kedekatan mereka dengan calon bupati Andi Islamuddin sudah menjadi informasi yang tersebar luas. Beberapa di antaranya adalah adanya intimidasi terhadap pengusaha dan kepala desa yang tidak mendukung pencalonan Andi Islamuddin dalam pilbup Bone.

Kasus ini mencuat karena beberapa pengusaha dan kepala desa merasa dituduh oleh penyidik Polres Bone terkait anggaran proyek desa. Pemanggilan tersebut diduga kuat memiliki motif politis karena pengusaha dan kepala desa tersebut dianggap tidak mendukung Andi Islamudin.

Selain itu, terdapat surat edaran dari Kasat Resrim Polres Bone kepada seluruh kepala desa untuk melakukan pertemuan guna sosialisasi Pilkada, padahal tugas sosialisasi ini seharusnya menjadi kewenangan KPU Kabupaten Bone sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten.

Oleh karena itu, Mukhawas Rasyid meminta Propam Polda Sulawesi Selatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kasat Reskrim Res Bone AKP Muh Jusriadi Yusuf dan Kasat Intelkam Res Bone Iptu Muh Yusfin, serta Kapolsek Lappariaja Iptu Muh Amir Mahmud.