Diisukan Bakal Molor, Basuki Sebut Pembangunan IKN Bakal Sesuai Rencana

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menyanggah kabar tentang penundaan proyek pembangunan IKN Nusantara selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Basuki menyatakan, bahwa tidak ada penundaan yang signifikan dalam pelaksanaan proyek IKN. Pembangunan IKN berjalan sesuai dengan rencana, meskipun Presiden Prabowo juga memprioritaskan program swasembada pangan.

“Nggak (pembangunan IKN tidak terlambat). Tidak tahu ya kalau di Kemen PU,” kata Basuki di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12), mengutip Detikfinance.

Menurut Basuki, pembangunan IKN saat ini difokuskan pada infrastruktur untuk lembaga legislatif, yudisial, dan perumahan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto sejak pelantikannya.

Basuki juga mengungkapkan bahwa pembangunan gedung untuk Kementerian Pertahanan, BIN, TNI, dan Polri sudah memasuki fase lelang. Saat ini, OIKN sedang menunggu revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebelum melanjutkan ke tahap pembangunan.

“Sedang revisi DIPA. Kalau sudah revisi DIPA, terus tanda tangan kontrak, kemudian dilaksanakan,” jelasnya.

Basuki menambahkan, bahwa dalam mendukung target tersebut, Otorita IKN telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Kementerian Keuangan dari alokasi yang ditetapkan pada 2025, yakni Rp6,3 triliun.

“DIPA kami ada Rp6,3 triliun, karena perintahnya Pak Presiden untuk mulai melaksanakan yudikatif, legislatif, dan huniannya, kami sedang mengajukan tambahan ke Bappenas dan Menteri Keuangan Rp8,1 triliun,” katanya.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti juga menegaskan bahwa kementeriannya akan melanjutkan pembangunan IKN sesuai arahan Presiden Prabowo.

“Pak Prabowo kan menyampaikan tetap melanjutkan ini, ya kita tetap melaksanakan,” terang Diana, mengutip sumber yang sama.

Perlu diketahui sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyebut bahwa keterbatasan anggaran dapat memperlambat target pembangunan IKN karena adanya keterbatasan anggaran.