Pemerintah Terima 337 Masukan untuk Pemekaran Daerah Baru

RAKYAT.NWES, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya mengungkapkan bahwa telah menerima 337 usulan mengenai Daerah Otonomi Baru (DOB).

Bima menegaskan, bahwa pihaknya telah banyak menerima permintaan agar moratorium pemekaran daerah dihentikan.

“Banyak sekali usulan yang juga meminta agar moratorium DOB dihentikan gitu, karena cukup banyak permintaan. Nah terkait dengan itu, ya beberapa kali memang terjadi pembicaraan atau diskusi apakah sudah waktunya kita membuka keran DOB tadi,” ujar Bima dalam rapat kerja dengan Komite I DPD RI, Selasa (10/12).

Mantan Wali Kota Bogor ini kemudian menuturkan, bahwa dari 337 usulan tersebut, terdapat 42 usulan untuk provinsi, 248 usulan untuk kabupaten, 36 usulan untuk kota, enam usulan untuk daerah istimewa, dan lima usulan untuk otonomi khusus.

Bima kemudian menjelaskan bahwa jika moratorium dihapus, pembentukan daerah baru akan dibatasi dan harus sesuai dengan kepentingan strategis nasional.

“Jadi kita masih berpegang pada kesepakatan ini, mengingat juga banyak DOB yang bisa dikatakan tidak memenuhi target, karena pembiayaannya besar, ketergantungan pada pusat besar, tetapi tidak berkembang sesuai dengan target,” jelasnya.

“Ada DOB yang baik, tetapi banyak juga catatan DOB yang bisa dikatakan tidak maksimal,” lanjutnya.

Oleh karena itu, kata Bima, diperlukan kajian mendalam sebelum mencabut moratorium pemekaran daerah. Terlebih lagi, pemerintah memerlukan anggaran yang besar untuk mendukung program-program prioritas nasional.

“Banyak sekali, kedaulatan pangan dan lain-lain, tentunya pembiayaan DOB itu juga harus kita hitung sejauh mana itu bisa tetap mendukung kebijakan nasional tadi,” terangnya.