Alasan Sri Mulyani Lebih Banyak ‘Diam’ : Sangat Extremely Sibuk

RAKYAT NEWS, JAKARTA – Sri Mulyani menjelaskan alasan mengapa dia jarang memberikan komentar kepada media sejak kembali menjadi menteri keuangan dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Dikenal dengan sebutan Ani, ia dianggap menghindari memberi tanggapan, terutama terkait rencana peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun mendatang.

Ani menyatakan bahwa keheningan darinya bukan karena menyembunyikan sesuatu, melainkan karena kesibukannya mengurus keuangan negara yang sangat intens.

“Teman-teman wartawan merasa bahwa saya beberapa minggu terakhir diam, saya tidak sedang apa-apa, tapi kita memang sedang sibuk saja gitu. Jadi kalau kita sedang sibuk dan juga banyak fokus kepada hal-hal yang sangat-sangat substansial,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (11/12).

Ani menjelaskan bahwa kesibukannya disebabkan oleh penyelesaian alokasi dana yang telah direncanakan sejak awal tahun, terutama pada akhir kuartal setiap tahun.

“Pasti teman-teman media tahu bahwa minggu-minggu ini kita masih akan sangat-sangat-sangat extremely sibuk, karena memang ini adalah tahun yang spesial,” kata dia.

Contohnya, tambah Ani, pemerintah harus menyelesaikan pembayaran tertunda dari proyek-proyek yang telah dilaksanakan.

“Untuk penutupan tahun anggaran biasa saja kita sudah cukup sibuk karena kita biasanya menyelesaikan seluruh pelaksanaan APBN di tahun anggaran yang bersangkutan, di mana biasanya banyak sekali keputusan-keputusan penting dilakukan di dalam… umpamanya pembayaran ataupun kewajiban yang harus dilakukan dan juga untuk menghitung sampai detik terakhir penerimaan negara,” jelasnya.

Menurut Ani, kesibukan lainnya termasuk menyiapkan kebutuhan kementerian baru dan pemisahan aset kementerian yang baru dibentuk. Hal ini terkait dengan perubahan pemerintahan, seperti penambahan kementerian dan lembaga.

“Tahun ini ditambah lagi kesibukannya adalah karena ada pemerintahan baru yang terbentuk mulai Oktober dan pemerintahan baru dengan kementerian lembaga yang juga terjadi perubahan. Sehingga kami juga harus mendukung, membantu untuk segera para menteri dan kementerian lembaga tersebut bisa bekerja dan langsung menjalankan fungsinya di bulan-bulan yang kritis,” pungkasnya.