RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas Djiwandono menyatakan bahwa pemerintah akan mengurangi anggaran untuk proyek infrastruktur guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun besaran pemotongan tidak disebutkan secara spesifik.

Thomas menegaskan bahwa meskipun terdapat pemangkasan anggaran, pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu program utama pemerintah. Namun, pendanaan proyek akan lebih bergantung pada investasi dari pihak swasta.

“Bahwa infrastruktur itu dikurangi dari segi anggaran, itu tidak berarti infrastruktur dinomorduakan, cuma caranya bagaimana, bukan caranya, cuma strateginya adalah bahwa itu akan ke private sector (swasta),” kata Thomas di kantor IDN, Rabu (15/1), mengutip CNN Indonesia.

Pada masa mendatang, pemerintah berencana melibatkan lebih banyak swasta dalam upaya pembangunan infrastruktur, termasuk melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Pola-pola seperti itu yang mau digiatkan karena APBN mau digunakan untuk hal-hal yang sifatnya jangka panjang dan mungkin tidak bersifat komersial,” ujarnya.

Anggaran negara akan difokuskan pada program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dialokasikan sebesar Rp71 triliun untuk tahun ini. Namun, masih ada kemungkinan perlu adanya tambahan anggaran meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah.

“Semua hal-hal penting, program-program prioritas tahun ini itu sebenarnya adalah tugas pemerintah. Kalau infrastruktur kita bisa mencari solusi-solusi komersial, bukan bisa, harus,” jelasnya.

Dalam APBN 2025, pemerintah telah menetapkan anggaran infrastruktur sebesar Rp400 triliun. Meskipun nominalnya besar, angka tersebut merupakan penurunan dari alokasi pada APBN 2024 yang mencapai Rp423 triliun.

Jika terjadi pemangkasan, maka anggaran infrastruktur akan lebih rendah dari Rp400 triliun pada tahun ini.

YouTube player