Mensos Pastikan Efisiensi Anggaran Pemerintah Tidak Ganggu Program Bansos

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah memastikan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan di Kementerian Sosial tidak akan memengaruhi program bantuan sosial (bansos).

Gus Ipul menyatakan bahwa hal ini sesuai dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan agar program bantuan rakyat langsung tetap utuh tanpa potongan.

“Seperti arahan presiden yang tidak akan dipotong adalah Bansos. Program yang langsung untuk rakyat. Seperti misalnya di antaranya adalah program PKH, PBI Ya penerima bantuan Iuran BPJS Kesehatan itu. Itu tidak akan dikurangi sedikitpun,” ujar Gus Ipul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2), melansir CNN Indonesia.

Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa ada kemungkinan penambahan dana bantuan langsung untuk rakyat meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah.

“Bahkan ada kemungkinan jika memang diperlukan Presiden akan menambah. Terutama yang terkait dengan hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat. Itu yang bisa saya sampaikan,” katanya.

Di sisi lain, Gus Ipul juga telah menyiapkan skema untuk mengurangi beberapa pos anggaran di Kemensos guna mematuhi instruksi efisiensi anggaran pemerintah.

“Tentu yang sudah ada di situ Mulai dari ATK, penghematan ATK, penghematan perjalanan dinas. Sudah ada semua kan itu untuk FGD, seminar-seminar dan lain-lain. Yang bisa dihemat akan kita hemat,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memotong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun.

Keputusan ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang telah ditandatangani pada 22 Januari 2025.

Dalam Inpres tersebut, Presiden memerintahkan para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, serta bupati dan wali kota untuk mengevaluasi kembali penggunaan anggaran dengan efisien.