Efisiensi Anggaran BMKG, Berisiko Ganggu Pemantauan Bencana Gempa-Tsunami

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dispensasi terhadap pemangkasan anggaran guna melindungi ketahanan nasional dan keselamatan masyarakat Indonesia dari berbagai bencana yang bisa terjadi kapan saja.

Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin, menyatakan bahwa mereka mendukung prinsip efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Prabowo.

Menurutnya, pengurangan anggaran itu akan berdampak besar terhadap pengadaan modal dan barang, termasuk pemeliharaan alat yang tidak dapat dilakukan pada tahun 2025.

Muslihhuddin menjelaskan bahwa ada batas minimum anggaran yang harus dipenuhi untuk memastikan layanan di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, termasuk modifikasi cuaca.

BMKG menyadari bahwa penghematan anggaran ini akan mengancam sejumlah Alat Operasional Utama (Aloptama) yang penting. Karena kemampuan pemeliharaan berkurang hingga 71 persen, observasi dan kemampuan deteksi cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami juga terganggu.

Ia mengatakan, bahwa bampir 600 sensor untuk pemantauan gempa bumi dan tsunami di seluruh Indonesia, yang merupakan bagian dari Aloptama BMKG, kebanyakan sudah melewati masa pakai yang direkomendasikan.

“Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami menurun 70 persen,” kata Muslihhuddin, melansir ANTARA.

Muslihhuddin menyatakan bahwa kajian mengenai dinamika iklim dan tektonik jangka menengah dan panjang di Indonesia akan terkendala.

Modernisasi sistem dan peralatan operasional BMKG akan terhenti, termasuk akurasi yang diperlukan (100 persen) untuk keselamatan penerbangan, dan keselamatan pelayaran akan terganggu.