Menkes Siapkan Regulasi Agar Dokter Umum Bisa Lakukan Operasi Caesar

RAKYAT NEWS, JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berencana menyiapkan regulasi khusus yang memungkinkan agar dokter umum bisa melakukan operasi caesar, terutama di wilayah terpencil yang kekurangan dokter spesialis.

Langkah ini ditujukan sebagai solusi atas terbatasnya akses tenaga medis spesialis di daerah-daerah tersebut, agar ibu hamil yang mengalami kondisi darurat tetap bisa diselamatkan.

Terkait potensi kekhawatiran soal keamanan prosedur, Menkes menegaskan bahwa dokter umum nantinya akan menjalani pelatihan secara ketat dengan tujuan utama menyelamatkan nyawa pasien dalam kondisi darurat.

“Kita buat regulasinya, mereka itu bisa diberikan secara resmi. Bukannya kemudian seperti orang bodoh langsung disuruh bolehin. Nggak,” kata Menkes ketika ditemui awak media di Kantor DPR-MPR RI, Jakarta Pusat, dkutip dari detikhealth, Rabu (15/5/2025).

“Mereka akan dilatih secara formal. Dan apakah latihnya semuanya? Nggak, yang menyelamatkan nyawa saja, yang emergency itu harus diberikan,” sambungnya.

Menkes menjelaskan bahwa pendekatan ini sejalan dengan konsep task shifting yang diizinkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), di mana dokter umum dapat melakukan tindakan medis tertentu dalam situasi darurat guna menyelamatkan nyawa pasien.

Menurutnya, inisiatif ini krusial untuk meningkatkan layanan kesehatan di wilayah yang tidak memiliki dokter spesialis. Ia juga menceritakan keluhan yang diterimanya dari sejumlah dokter umum di daerah yang merasa tidak bisa berbuat apa-apa saat menghadapi kasus darurat pada ibu hamil.

“Nah, sekarang dokter-dokter umum itu bilang ke saya, ‘Pak, sekarang kita tuh nggak boleh secara hukum melakukan itu. Karena kita dibilang bahwa kita tidak kompeten melakukan itu karena tidak pernah dilatih lagi. Sehingga kita menonton ibu-ibu yang hamil itu wafat di daerah-daerah,” ceritanya.

“Ada dokternya, tapi dokternya tidak berani melakukan tugasnya karena takut mereka melanggar hukuman karena melanggar kompetensi. Karena urusannya dengan nyawa masyarakat,” tandas Menkes.