“Penerimaan pajak bukan hanya soal angka. Ia adalah amanah dari rakyat, dan harus dikelola dengan kejujuran serta keberanian menghadapi segala bentuk tekanan eksternal,” ucapnya.

Menjaga Marwah Institusi dan Perlindungan Pegawai

Dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, DJP terus memperkuat budaya kerja berlandaskan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas.

Dirjen menekankan bahwa seluruh pegawai harus menjunjung tinggi nilai dasar organisasi, menjadi penjaga etika, dan menjadi teladan dalam pelayanan publik.

Baca Juga
KP2KP Sinjai dan BKAD Perkuat Sinergi Pemanfaatan Data APBD untuk Optimalkan Pajak Belanja Daerah
Perkuat Sinergi Pajak Pusat dan Daerah, KPP Pratama Mamuju Gelar Audiensi dengan Pemkab Pasangkayu
Kinerja Kekayaan Negara dan Lelang, Kemenkeu Sulsel: PNBP Capai Rp20,96 Miliar

DJP juga menegaskan komitmennya dalam melindungi pegawai yang menjalankan tugas secara profesional dan sesuai aturan. Untuk itu, DJP menjalin koordinasi erat dengan aparat penegak hukum guna memastikan adanya perlindungan hukum dan keamanan terhadap pegawai yang menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.

Baca Juga:
KP2KP Sinjai dan BKAD Perkuat Sinergi Pemanfaatan Data APBD untuk Optimalkan Pajak Belanja Daerah
Perkuat Sinergi Pajak Pusat dan Daerah, KPP Pratama Mamuju Gelar Audiensi dengan Pemkab Pasangkayu
Kinerja Kekayaan Negara dan Lelang, Kemenkeu Sulsel: PNBP Capai Rp20,96 Miliar

Sinergi Lintas Lembaga dan Peluncuran Piagam Wajib Pajak

Sebagai bentuk penguatan kelembagaan dan integritas, DJP terus menjalin sinergi lintas sektor bersama Polri, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta instansi lainnya melalui Tim Optimalisasi Penerimaan Negara dan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) pada sektor-sektor strategis seperti pertambangan dan perikanan.

Dalam kesempatan yang sama, DJP juga akan meluncurkan Taxpayers’ Charter atau Piagam Wajib Pajak sebagai simbol penghormatan terhadap peran dan kontribusi para wajib pajak. Piagam ini dirancang melalui proses partisipatif yang melibatkan asosiasi dunia usaha, konsultan pajak, akademisi, dan relawan perpajakan.

Arah Menuju Tax Ratio 11% dan Harapan Kolektif DJP

Menutup pidatonya, Dirjen Pajak menyerukan pentingnya kerja sama lintas unit dan pemangku kepentingan untuk memperkuat fondasi sistem perpajakan yang efektif dan berintegritas. Ia menargetkan tax ratio nasional dapat mencapai 11% dalam waktu dekat sebagai indikator keberhasilan reformasi perpajakan.

Bimo menegaskan, bahwa konsistensi, integritas, dan kolaborasi adalah tiga pilar utama yang harus kita pegang teguh. Oleh karena itu, dirinya mengajak para pegawai serta tentunya masyarakat untuk senantiasa menjaga semangat kolektif demi Indonesia yang lebih tangguh.

YouTube player