Reengineering Manajemen

Penerapan reengineering manajemen di pemerintah daerah juga harus didukung oleh kepemimpinan yang visioner dan komitmen perubahan yang kuat dari kepala daerah serta pejabat struktural lainnya tidak asal perombakan dan pencitraan. Tanpa kepemimpinan yang kuat, proses reengineering akan menghadapi hambatan resistensi dari internal birokrasi yang terbiasa dengan pola kerja lama. Oleh karena itu, transformasi manajerial melalui reengineering harus disertai dengan perubahan budaya organisasi yang menekankan pada pelayanan, efisiensi, inovasi, dan akuntabilitas serta kepercayaan.

Keberhasilan reengineering di pemerintah daerah juga sangat bergantung pada penguatan kapasitas sumber daya manusia. Aparatur sipil negara (ASN) perlu dibekali dengan kompetensi baru dalam bidang teknologi informasi, manajemen proses, serta orientasi pelayanan. Pelatihan dan pendampingan intensif menjadi keharusan agar reengineering tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar terimplementasi dalam praktik sehari-hari.

Keberhasilan reengineering di lingkungan pemerintah daerah sebagai contoh adalah reformasi layanan perizinan di Kota Surabaya. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Tri Rismaharini, pemerintah kota melakukan perombakan total terhadap proses perizinan yang sebelumnya rumit dan birokratis. Melalui sistem online dan PTSP, waktu pengurusan izin yang sebelumnya bisa memakan waktu berminggu-minggu menjadi hanya hitungan hari bahkan jam. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan kepuasan masyarakat dan investor, tetapi juga menurunkan potensi praktik pungutan liar.

Namun demikian, tantangan dalam menerapkan reengineering manajemen di lingkungan pemerintah daerah masih cukup besar. Di antaranya adalah resistensi terhadap perubahan dari ASN yang merasa nyaman dengan sistem lama, keterbatasan anggaran untuk investasi teknologi, serta belum optimalnya regulasi yang mendukung inovasi birokrasi. Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan pendekatan manajerial yang kolaboratif dan partisipatif, di mana semua pihak yang terkait dilibatkan sejak awal proses redesign hingga evaluasi implementasi.