MAKASSAR – Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi Djusman AR meminta komitmen tegas Pemerintah Kota Makassar untuk menindak lanjuti kasus ribuan tenaga honorer fiktif di lingkup pemerintahan Kota Makassar.

Baca juga: Penggiat Antikorupsi Duga ada “Kongkalikong” Pejabat di Kasus Pegawai Fiktif Pemkot Makassar

Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi, Djusman AR mengatakan kejadian pegawai fiktif adalah keburukan dari pihak pemerintah dan harus dilanjutkan keranah hukum.

“Pastinya kejadian itu merupakan wajah buruk dari dunia birokrasi dan harus ada investigasi untuk di tindak lanjuti keranah hukum,” ujarnya.

Ia melanjutkan, dugaan kejadian ini terjadi disaat pergantian Wali Kota Makassar yaitu di saat pelaksana jabatan walikota dan pada saat itu bertepatan dengan momentum politik.

“Jangan sampai tenaga honorer ini yang di rekrut tidak hanya mengakomodir pelayanan publik/birokrasi tetapi lebih memenuhi kebutuhan dengan motivasi penguatan pada menjelang pilkada,”ungkapnya.

Ia menambahkan, Kejadian ini bukan hal yang main-main lagi harus ada langkah tegas dengan melaporkan kejadian kepada piahk berwajib.

“Walikota harus menindak lanjuti kejadian ini sudah bagus untuk penyampaian ke publik sekarang tinggal tunggu aksi nyatanya seperti apa,” tambahnya.

Informasi yang kami dapatkan bahwa tenaga honorer ini bekerja secara pribadi seperti pembantu rumah tangga dan supir di tempat para oknum pejabat tetapi gaji mereka di bayarkan pemerintah kota.

Baca Juga: Pengamat: 3.000 Tenaga Kontrak Fiktif, Pemkot Makassar Rugi Miliaran

kemudian Ia menegaskan, pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Makassar tidak dapat mengetahui soal honorer fiktif membuat kami tersenyum dengan ribuan tanda tanya.

“Pejabat macam apa ini pasalnya data anggota PNS dan honorer ada di BKD,” pungkasnya.