JAKARTA – APBN dinilai efektif dalam memitigasi dampak pandemi covid-19. Tingkat kemiskinan, ketimpangan & pengangguran berhasil ditekan pada tahun 2021.

Hal ini diindikasikan oleh
Perkembangan IPM Sulsel cukup progresif mencapai 72,24. Capaian tersebut tidak lepas dari kontribusi Belanja Pemerintah pada Fungsi Kesehatan, Pendidikan, dan berbagai skema bantuan Klaster Perlindungan Sosial PEN. Rasio Gini masyarakat Sulsel pada September 2021 turun ke angka
0,377. Hal tersebut mengindikasikan terjadinya penurunan pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan besar.

Pada tahun 2021 Tingkat Kemiskinan Sulsel turun 46 basis poin (yoy) menjadi
8,53%. BLT DD diharapkan mampu menurunkan tingkat kemisikinan perdesaan. TPT Sulsel pada Agustus 2021 berhasil ditekan ke angka 5,72%, semakin mendekati angka pra pandemi.

Selain Pertanian dan Perdagangan, Sektor Konstruksi juga menjadi sektor yang paling besar menyerap tenaga
kerja, seiring dengan program padat karya di beberapa K/L dalam rangka PEN.

Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulsel, Syaiful, menyampaikan bahwa di bulan Maret 2022, APBN melanjutkan kinerja yang baik dimana belanja negara diupayakan terus berakselerasi untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Belanja Negara terealisasi sebesar Rp9,83 Triliun atau 20,18% dari pagu senilai Rp48,72 Triliun. Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp2,79 Triliun atau
14,51% dari pagu sebesar Rp19,22 Triliun, terutama untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pendanaan atas kegiatan operasional Satker K/L, program kegiatan Satker K/L untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta pembayaran bantuan sosial. Transfer ke Daerah dan Dana Desa terealisasi sebesar Rp7,04 Triliun atau 23,87% dari pagu senilai Rp29,49 Triliun.

Salah satu kebijakannya adalah
peningkatan alokasi dan realisasi Dana Alokasi Umum dalam rangka kompensasi operasional penanganan Covid-19 yang dilaksanakan oleh TNI/POLRI.

Belanja pegawai difokuskan untuk membayar gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji. Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp1.663,69 M (31 Maret 2022).

Pembayaran belanja pegawai merupakan kompensasi yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Pembayaran belanja
pegawai diperuntukkan untuk 76.538 ASN, TNI/Polri dan 40 PPPK pada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sementara itu, realisasi belanja barang menunjukkan tren positif dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Realisasi Belanja Barang mencapai Rp893,73 M (per 31 Maret 2022). Realisasi belanja barang utama untuk penunjang operasional perkantoran, a.l.:Belanja
barang operasional dan non operasional, belanja jasa, serta belanja perjalanan dinas negeri  Belanja pemeliharaan gedung bangunan, peralatan dan mesin serta pemeliharaan aset lainnya. Belanja modal 2022 difokuskan untuk menyelesaikan proyek infrastruktur prioritas. Belanja Modal terealisasi Rp210,46 M, antara lain peralatan dan mesin sebesar Rp44,32 M, Gedung dan Bangunan sebesar Rp23,23 M dan Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp128,62 M.

Realisasi anggaran belanja bantuan
sosial terutama untuk mahasiswa penerima bidik misi dan KIP kuliah. Realisasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial s.d. Maret 2022 sebesar Rp22,0 miliar utamanya dipengaruhi realisasi belanja bansos untuk perlindungan sosial dalam bentuk uang untuk mahasiswa penerima Bidik Misi dan KIP Kuliah pada Satker lingkup Kementerian Agama.

Untuk realisasi penyaluran PC-PEN di Sulawesi Selatan, untuk program Keluarga Harapan telah disalurkan kepada 366.757 KPM dengan jumlah penyaluran Rp290,37M, untuk program Sembako telah disalurkan kepada 208.828 KPM dan jumlah yang disalurkan sebesar Rp375,89M, serta Program BLT Tunai Regional Sulawesi telah disalurkan kepada 96.287 KPM dengan jumlah penyaluran Rp396,24M.

Berikut ini gambaran APBD di wilayah Sulsel dan dukungan TKDD s.d 31 Maret 2022, Realisasi Pendapatan APBD Sulsel s.d 31 Maret 2022 sebesar Rp7,89T didominasi oleh komponen TKDD sebesar Rp7,04T, hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada provinsi Sulsel.

Realisasi Belanja APBD Sulsel s.d 31
Maret 2022 sebesar Rp3,44T didominasi oleh komponen Belanja Pegawai sebesar Rp2,48T disusul kemudian Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp504,4M, hal ini menunjukan bahwa kegiatan kegiatan masih di dominasi kegiatan operasional.

Komposisi penyaluran TKDD di dominasi oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU)sebesar Rp5,69T atau 88 persen digunakan untuk horizontal mismatch
(pemerataan wilayah). Penyaluran Dana Desa mencapai Rp 290,95M atau 13,74 persen (40% alokasi pagu digunakan untuk BLT), Kabupaten Barru dan Sidrap sampai dengan triwulan I telah 100%
menyalurkan Tahap I dan BLT.

Secara nominal, penyaluran TKDD triwulan I 2022 lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun 2021, sedangkan secara prosentase dari pagu/alokasi penyaluran TKDD Triwulan I 2022 lebih baik. Penyaluran TKDD s.d. 31 Maret 2022 sebesar 23,87% terhadap total Alokasi TKDD 2022
berdasarkan pagu awal (Perpres 104), capaian ini lebih tinggi dibandingkan TA 2021 sebesar 23,36%.

Penyaluran DBH lebih rendah karena pada bulan Maret 2021 terdapat percepatan penyaluran Kurang Bayar DBH. Penyaluran DAU lebih tinggi dikarenakan kepatuhan daerah dalam menyampaikan persyaratan.

DAK Fisik belum terdapat penyaluran dikarenakan pemda belum menandatangani kontrak sebagai syarat salur Tahap I dan Jukops bidang infrastruktur (jalan, air, minum, irigasi, sanitasi dan permukiman) masih dalam proses penetapan. Penyaluran DAK Nonfisik turun karena perlambatan
penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru ASN di Daerah Khusus. Penyaluran Dana Desa lebih rendah karena penetapan APBDes oleh Pemda dan proses penetapan KPM penerima BLT Desa oleh pemerintah desa.

Kinerja perpajakan daerah APBD 2022 masih rendah sehingga perlu terus dioptimalkan.

Realisasi Pajak Daerah baru mencapai 11,57 % dari target Rp11,08T sehingga pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali potensi pajak daerah. Pemda masih perlu terus didorong untuk
mengoptimalkan potensi PAD yang dimiliki agar ketergantungan terhadap TKDD dapat dikurangi.

Pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong daerah mengoptimalkan PAD dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah (local taxing power) melalui pelaksanaan UU 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

Kinerja Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Triwulan I tahun 2022 lebih baik
dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yakni terdapat peningkatan sebesar 42,37%, sedangkan Kredit Ultra Mikro (UMI) lebih rendah yakni terdapat penurunan sekitar 66,48%.

Kinerja Pendapatan: Pendapatan Dalam Negeri Triwulan I 2022 Wilayah Sulawesi Selatan sebagai berikut: Realisasi pendapatan negara tumbuh 13,09 persen, kontribusi pertumbuhan tertinggi terdapat pada Bea Keluar/Pungutan Ekspor karena meningkatnya komoditi ekspor.

Pajak Penghasilan sebesar Rp1,32T memiliki kontribusi tertinggi terhadap total pendapatan negara hal ini disupport oleh sektor perdagangan besar (PPH Ps 25,29 Badan), Program PPS (Capaian PPh sebesar Rp104,4 milyar),
Sektor Pertambangan (tambang nikel), & Sektor Pertanian (kelapa sawit).

PNBP terkontraksi 6,77 persen diakibatkan oleh turunnya penerimaan BLU jika dibandingkan dengan periode yg sama tahun lalu disebabkan oleh dari total 13 BLU terdapat 7 BLU berdegarak di sektor kesehatan yang mengalami
penurunan pendapatan.

Sementara itu, Kinerja Belanja APBN Triwulan I 2022 di wilayah Sulawesi Selatan sebagai berikut: Belanja Pemerintah Pusat terkontraksi 12,19% (YoY) karena beberapa satker besar masih dalam proses pengdaan barang dan jasa. Belanja TKDD terkontraksi 2,21 % (YoY), realisasi Dana Desa lebih rendah terjadi karena Beberapa Pemda belum mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa karena masih dalam proses penetapan APBDes sebagai syarat salur tahap I.

Baca Juga : Catatan Capaian Kinerja APBN Sulsel Triwulan IV Tahun 2021