Jokowi dan Lutfi Digugat Sejumlah LSM Persoalan Minyak Goreng
2 Juni 2022 17:14 WIB
“Tidak bisa mengendalikan harga, harga kebutuhan minyak goreng ini sehingga rakyat itu menjerit atas kejadian ini,” kata Anto.
Lanjutnya, ia memintak kepada PTUN untuk putuskan bahwa Jokowi dan Lutfi lakukan pelanggaran hukum.
“Kita meminta kepada PTUN supaya memutuskan bahwa presiden dan menteri perdagangan melakukan pelanggaran hukum,” sambungnya.
Sebagai informasi, sebanyak 6 LSM melayangkan surat keberatan atas tata kelola minyak goreng ke Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada 22 April lalu.
Mereka meminta agar Presiden Jokowi dan Lutfi mengendalikan harga dan stok minyak goreng. Mereka antara lain, Walhi, Elsam, Huma, Sawit Watch, Greenpeace, dan Pilnet.
DAPATKAN BERITA RAKYAT.NEWS DENGAN CEPAT
Topik Terkini
Tjitjik membantah saat ini ada kenaikan UKT. Menurutnya, bukan UKT-nya yang naik, tetapi kelompok UKT-nya yang bertambah. “Ini sebenarnya
Ditambahkan bahwa dengan kondisi fiskal yang rendah, maka kita akan sangat sulit untuk membangun daerah dengan mengandalkan APBD, sehingga dibutuhkan
“LMS TPP segera digunakan, untuk melatih 34.510 pendamping lokal desa, pendamping desa, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat kabupaten, TAPM
“Pendekatan terpenting juga adalah kami melakukan identifikasi destinasi unggulan dan memberikan Akses, security uproach tentunya kepada
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Pengembangan invetasi di daerah menjadi salah satu upaya dalam rangka menggeliatkan pertumbuhan ekonomi serta membuka
Audiensi ini dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, bersama jajaran Anggota Dewan Pers dan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur
Selain PT PLN NP, Direktur Rekayasa dan Infrastruktur PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN), Eduward Adolof Kawi yang turut hadir dalam penyerahan
“PLN juga berinovasi mengembangkan 2.000 unit SPKLU pada tiang listrik (Pole Mounted) yang tersebar di seluruh Indonesia,” ungkap Darmawan.
