Ketua JOIN Takalar : Tegaskan Pihak Legislatif Dan Eksekutif Sebaiknya Duduk Bersama Demi Kepentingan Masyarakat Umum
02/10/2020 11:09
Panitia juga menyiapkan tenaga medis pendamping bagi masing-masing bakal calon. Tenaga medis tersebut berperan sebagai pengarah selama proses
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemhan) secara tegas membantah laporan media yang menyebut adanya usulan penerapan darurat
Prabowo mengumpulkan kader partainya dari jajaran kabinet dan anggota DPR di kediamannya di Jakarta Selatan. Pertemuan tertutup tersebut dimulai
Sembiring tidak memaparkan secara rinci dugaan tindak pidana tersebut. Ia hanya menyampaikan bahwa TNI akan menempuh langkah hukum terkait hal itu.
“Kami berharap para pemilik kapal Belanda menghormati putusan ini. Sudah waktunya diskriminasi terhadap pelaut berdasarkan kebangsaan atau ras
RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Makassar merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan,
Menggerakkan Semua Lini Pasukan: Memastikan “pasukan” dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, hingga Kemkominfo bergerak dalam
Fatmawati juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam menjaga harmoni sosial. “Kolaborasi seperti ini akan
Fatmawati menilai data tersebut sebagai panggilan untuk bertindak. Menjadi alarm serius agar semua pihak meningkatkan strategi deteksi dini, edukasi
“Sudah ada nih permohonan penerbitan SK RW 021 pada tanggal 25 Agustus 2025,” ujar Wahya sambil menunjukkan surat tugas PLH dari
Dengan kemeriahan yang ditampilkan, roadshow Honda DBL di SMAN 2 Makassar berhasil menghadirkan semangat baru bagi pelajar menjelang kompetisi. Honda
KOREA SELATAN U-23: Moon Hyunho; Kang Minjun, Choi Woojin, Choi Seok Hyun, Lee Hyunyong, Kim Jisoo; Hwang Doyun, Joung Jihun, Lee Seungwon, Park
Panitia juga menyiapkan tenaga medis pendamping bagi masing-masing bakal calon. Tenaga medis tersebut berperan sebagai pengarah selama proses
Selain itu, maladministrasi juga banyak terjadi dalam bentuk pergantian atau pemberhentian perangkat desa pasca-pemilihan kepala desa. Ombudsman
Selain itu, pelibatan TNI dalam perkara ini juga melanggar UU TNI No. 3 Tahun 2025, yang menyatakan bahwa peran TNI dalam dunia siber hanya sebatas
Tinggalkan Balasan