“Selang beberapa hari ke depan tepatnya pada 7 Februari 2023 di gedung Mahkamah Agung rencana akan digelar pemilihan wakil ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial. Pemilihan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kursi Wakil ketua MA bidang Yudisial yang tadinya diisi Dr. Andi Samsan Nganro yang kini sudah memasuki usia purna bakti, awal Februari 2023,” jelas Fahri Bachmid.

Dia menjelaskan, dalam waktu yang bersamaan institusi Mahkamah Agung sedang diterpa masalah korupsi yang melibatkan staf dan pegawai Mahkamah Agung yang kemudian menyeret dua orang Hakim Agung yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Penetapan tersangka kedua Hakim Agung tersebut, terlepas dari benar tidaknya tuduhan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimna dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), sebab harus dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan pengadilan. Hal yang paling mendasar, yang menjadi sorotan dan perhatian kita semua adalah terkait dengan kesigapan pimpinan MA dalam menyikapi masalah korupsi yang terjadi di tubuh MA.

Fahri Bachmid berpendapat bahwa pimpinan MA saat ini harus memiliki “sense off crisis” dalam menyikapi permasalahan di tubuh MA dalam rangka penataan serta mengendalikan suasana yang lebih kondusif, tidak boleh ada demoralisasi terhadap eksistensi Hakim Agung, pimpinan MA harus mengambil tanggung jawab institusi agar kepercayaan publik dapat di raih, dan secara moril Hakim Agung dapat bekerja untuk menyelesaikan tugas-tugas konstitusional terhadap penaganan perkara dengan baik.

“Jangan ada pimpinan MA yang secara tegas mengatakan bahwa, “mohon maaf saya angkat tangan” dan seakan tidak sanggup meyakinkan publik untuk menyelesaikan masalah korupsi di tubuh MA. Sesungguhnya hal tersebut jangan sampai terjadi, Pimpinan MA jangan “escape” seperti itu, tetapi wajib hadir untuk selesaikan masalah,” jelasnya.