Menurutnya, semua laporan yang disampaikan sudah dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung, sehingga pihaknya berharap segera diproses hukum.

“Kita berharap ini segera diproses secara tegak lurus dan transparan, karena laporan kami sudah dilengkapi dengan bukti-bukti dan kami siap menghadirkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dibutuhkan pihak penegak Hukum nantinya, ” ujar Rusdianto penuh harapan selaku Kuasa Hukum Ketua BPD, Datu atau Ninik Mamak yang melaporkan Kades Lubuk Siam.

Sementara itu, Kades Lubuk Siam Pebri Saputra menilai laporan tersebut merupakan hak masyarakat untuk melaporkan ke Penegak hukum dan tentu laporan tersebut harus diterima Penegak hukum.

“Silahkan saja itu kan hak masyarakat. Namun, apa yang dilaporkan seperti anggaran ketahanan pangan seperti pembelian kerbau yang mereka sampaikan anggaran sekitar Rp 33 juta per ekor itu kan dalam RAB bukan SPJ. Harganya memang berkisar sekitar 15 juta dan ditambah biaya lain lainnya, bukan SPJ Rp 33 juta tersebut, ” jelas Pebri.***(Rilis).