Saat ini sumber dana dalam pengelolaan Rumah Sakit Umum Dr Wahidin Sudiro-Husodo Makassar yang bersumber dari rupiah murni sekitar 15 % dan non rupiah murni yang bersumber dari penerimaan BLU sekitar 85%. Tarif yang diberlakukan di rumah sakit didasarkan pada unit cost dan ada Tim Tarif yang melakukan penyusunan dan evaluasi terhadap tarif yang diberlakukan. Sejak covid 19 melandai, pelayanan di Rumah Sakit Umum Dr Wahidin Sudiro-Husodo Makassar meningkat dan penerimaan pun ikut meningkat signifikan sehingga target capaian di akhir tahun optimis akan tercapai.

Beberapa issue yang disampaikan oleh peserta diskusi antara lain Rumah sakit Bayangkara, Klaim yang dibayarkan oleh BPJS secara tepat waktu rata-rata hanya sekitar 70%-75%. Jadi ada dana penerimaan yang seharusnya di pending oleh BPJS dan semakin besar klaimnya maka pendingnya juga semakin besar. BPJS terkadang mengiterpensi tarif yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit padahal sudah ditentukan berdasarkan unit cost.

Sementara di Rumah Sakit Umum Dr Wahidin Sudiro-Husodo Makassar yang dipending oleh BPJS sekitar 20% dan hal tersebut disikapi oleh rumah sakit dengan mengkomunikasikan secara intens dengan BPJS dan membentuk tim percepatan dan peningkatan kulitas layanan serta mengajukan klain lebih awal (sebelum tanggal 10 setiap bulannya).

Sementara UIN Alauddin Makassar, Optimalisasi pendapatan terkait idle cash. Saat ini idle cash dimanfaatkan melalui penenpatan pada deposito dan terkait pemebentukan unit bisnis diluar core bisnbis dari satker. RSUD ILagaligo Kab. Luwu Timur, Fleksibillitas dalam penggunaan keuangan BLUD sangat dirasakan manfaatnya dibandingkan  saat masih satker biasa. Jadi BLUD menjadi solusi yang tepat bagi rumah sakit. Saat ini terdapat pendapatan sekitar Rp 1 miliar pending yang dipending oleh BPJSdan biasanya pada akhir tahun tidak semua pendapatan dibayarkan pasti ada yang menyeberang tahun berikutnya.