Kanwil DJPb Sulsel Kembangkan Edukasi-Kompetensi BLU-BLUD Kolaboratif

SULSEL – Sebagai milestones intensifikasi pembinaan keuangan BLU-BLUD tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan kembali menyelenggarakan kegiatan pertemuan kedua Forum Komunikasi BLU-BLUD Sulawesi Selatan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 dengan mengusung tema “Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Keuangan melalui Optimalisasi Pendapatan menuju Kemandirian BLU-BLUD”.

Penyelenggarakan pertemuan kedua tersebut juga secara khusus dimaksudkan untuk menggali permasalahan yang dihadapi satuan kerja BLU/BLUD sekaligus membahas kebijakan/langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2022 serta untuk mewujudkan pengembangan edukasi dan kompetensi BLU-BLUD secara kolaboratif.

Kegiatan pertemuan kedua tersebut diselenggarakan secara hybrid dengan mengundang seluruh BLU dan BLUD diwilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Seluruh BLU yang ada di Sulawesi Selatan yang berjumlah 14 satker dan sebanyak 25 BLUD di Sulawesi Selatan diundang hadir secara luring di Aula Gedung Keuangan Negara II Lantai 6, Jln Urip Sumohardjo KM.4 Makassar.

Turut pula diundang secara luring pada pertemuan tersebut para pimpinan BPKAD Provinsi Sulawesi Selatan dan BPKAD Kota Makassar. Sementara itu, BLUD dan BPKAD lingkup Sulawesi Selatan lainnya diundang hadir secara daring melalui media zoom meeting.

Pertemuan kedua Forum Komunikasi BLU-BLUD. Foto: Dok. Istimewa.

Dalam pembukaannya, Kakanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan, Syaiful, menyampaikan bahwa BLU dan BLUD harus hadir untuk menjadi main agent pemerintah dalam memberikan layanan yang prima bagi seluruh masyarakat.

Dengan peran strategis yang dimiliki maka BLU dan BLUD perlu meningkatkan kualitas pengelolaan BLU dan BLUD agar ke depan memiliki keunggulan kompetitif untuk dapat mensejajarkan diri dan bahkan mengungguli layanan yang diberikan oleh sektor privat. Layanan BLU dan BLUD tidak hanya menjadi alternatif pilihan layanan bagi masyarakat, tetapi menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan Pendidikan.

“Perlunya memiliki mindset yang sama dalam mengawal pengelolaan BLU dan BLU menjadi semakin unggul. Kegiatan Forum Komunikasi BLU dan BLUD Sulawesi Selatan, merupakan upaya Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan untuk dapat memfasilitasi pembangunan kerangka pikir yang sama dalam mewujudkan BLU dan BLUD yang unggul melalui value Sinergi, Profesional, Efektif, Efisien, Digital,” katanya.

Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Agung Yulianta, hadir memberikan keynote speech dan menyampaikan arahannya, Forum Komunikasi BLU/BLUD diharapkan dapat memberikan multiplier effect manfaat dalam peningkatan pelayanan masyarakat yang diberikan oleh BLU/BLUD.

Dengan tema rapat yang diangkat yaitu “Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Melalui optimalisasi Pendapatan Menuju Kemandirian BLU/BLUD”, diharapkan dapat membuat sebuah langkah terobosan dalam mempercepat dan memastikan pemerintah memberikan layanan publik yang berkualitas dan terukur, serta dapat dijadikan komitmen bagi pengelolaan BLU/BLUD di Provinsi Sulawesi Selatan.

BLU/ BLUD sebagai vehicle program pemerintah/ pemerintah daerah hadir di berbagai lini prioritas pembangunan untuk peningkatan kualitas manusia Indonesia yakni melalui pendidikan dan kesehatan, pengembangan investasi dan ekonomi inklusif, serta perluasan saran dan prasarana masyarakat. Selain sebagai agen pembangunan, peran BLU/BLUD sangatlah strategis.

Sebagai bentuk reformasi peningkatan pelayanan publik BLU/BLUD juga merupakan kontributor ekonomi yang berperan dalam peningkatan fiskal pemerintah. Pada akhir tahun 2021 total PNBP dari 252 satker BLU sejumlah kurang lebih Rp. 126 T. Kementerian Keuangan terus menggali berbagai alternatif inovasi untuk pendanaan dalam memenuhi sarana dan prasarana BLU diantaranya dengan regulasi pembelian aset melalui fasilitator perbankan/non bank (beli cicil).

Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.05/2022. Dengan adanya mekanisme tersebut, diharapkan BLU dapat lebih cepat memenuhi kebutuhan aset sehingga akan lebih responsif terhadap percepatan pemenuhan kebutuhan penggunaan layanan BLU. Selain itu BLU juga diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penggunaan saldo kasnya.

BLU diharapkan tidak banyak menumpuk saldo kas, apabila tidak ada rencana penggunaannya. Seluruh kas dan aset tetap BLU harus terus diupayakan untuk memberikan kontribusi maksimal guna peningkatan kapasitas layanan BLU yang berkualitas. Dalam rangka mengukur tatakelola BLU dan guna memastikan kontinuitas dan perkembangan layanan BLU diperlukan seperangkat tools yang mampu memotret kinerja BLU secara komprehensif serta bersifat universal. Tools ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang jelas tentang kondisi BLU sehingga dapat digunakan oleh instansi pembina keuangan atau teknis, maupun instansi BLU Tools maturity rating ini nantinya dapat digunakan bukan hanya untuk mengukur kinerja BLU namun juga untuk BLUD.

Pada pertemuan tersebut dihadirkan narasumber Direktur Operasional dan Manajemen resiko Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Tetik Fajar Ruwandari dan Direktur keuangan Rumah Sakit Umum Dr Wahidin Sudiro-Husodo Makassar, Nursuriyawati, untuk berbagi pengetahuan dan lesson learned dalam pengelolaan layanan BLU. Ibu Tetik Fajar Ruwandari selaku Direktur Operasional dan Manajemen Risiko, LMAN antara lain menyampaikan Pengelolaan Properti (Sewa Guna, KSPd, KSM, KSO), yakni cara mengelola aset kelolaan untuk menghasilkan manfaat finansial dan non-finansial bagi Negara, bagaimana menggerakkan optimalisasi aset Negara untuk meningkatkan nilai tambah aset (added value). Pendanaan pengadaan lahan/tanah untuk pembangunan infrastruktur strategis nasional melalui dana talangan dan pembayaran langsung. Cara-cara menciptakan daya ungkit (leverage) atas aset kelolaan.

Sementara itu, Direktur Keuangan Rumah Sakit Umum Dr Wahidin Sudiro-Husodo Makassar, Nursuriyawati, antara lain menyampaikan tujuan utama pembentukan BLU yakni meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, fleksibilitas dalam pemanfaatan keuangan, dan pengamanan asset negara.

Ruang Lingkup pengelolaan Keuangan BLU meliputi penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan, pelayanan kepada masyarakat. Fleksibilatas penggunaan penerimaan di Rumah Sakit Umum Dr Wahidin Sudiro-Husodo Makassar. Siklus pengelolaan keuangan dan kinerja oprerasional dan keuangan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.

Saat ini sumber dana dalam pengelolaan Rumah Sakit Umum Dr Wahidin Sudiro-Husodo Makassar yang bersumber dari rupiah murni sekitar 15 % dan non rupiah murni yang bersumber dari penerimaan BLU sekitar 85%. Tarif yang diberlakukan di rumah sakit didasarkan pada unit cost dan ada Tim Tarif yang melakukan penyusunan dan evaluasi terhadap tarif yang diberlakukan. Sejak covid 19 melandai, pelayanan di Rumah Sakit Umum Dr Wahidin Sudiro-Husodo Makassar meningkat dan penerimaan pun ikut meningkat signifikan sehingga target capaian di akhir tahun optimis akan tercapai.

Beberapa issue yang disampaikan oleh peserta diskusi antara lain Rumah sakit Bayangkara, Klaim yang dibayarkan oleh BPJS secara tepat waktu rata-rata hanya sekitar 70%-75%. Jadi ada dana penerimaan yang seharusnya di pending oleh BPJS dan semakin besar klaimnya maka pendingnya juga semakin besar. BPJS terkadang mengiterpensi tarif yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit padahal sudah ditentukan berdasarkan unit cost.

Sementara di Rumah Sakit Umum Dr Wahidin Sudiro-Husodo Makassar yang dipending oleh BPJS sekitar 20% dan hal tersebut disikapi oleh rumah sakit dengan mengkomunikasikan secara intens dengan BPJS dan membentuk tim percepatan dan peningkatan kulitas layanan serta mengajukan klain lebih awal (sebelum tanggal 10 setiap bulannya).

Sementara UIN Alauddin Makassar, Optimalisasi pendapatan terkait idle cash. Saat ini idle cash dimanfaatkan melalui penenpatan pada deposito dan terkait pemebentukan unit bisnis diluar core bisnbis dari satker. RSUD ILagaligo Kab. Luwu Timur, Fleksibillitas dalam penggunaan keuangan BLUD sangat dirasakan manfaatnya dibandingkan saat masih satker biasa. Jadi BLUD menjadi solusi yang tepat bagi rumah sakit. Saat ini terdapat pendapatan sekitar Rp 1 miliar pending yang dipending oleh BPJSdan biasanya pada akhir tahun tidak semua pendapatan dibayarkan pasti ada yang menyeberang tahun berikutnya.

Diketahui, pertemuan pertama Forum Komunikasi BLU-BLUD Sulawesi Selatan tahun 2022 telah diselenggarakan pada tanggal 24 Maret 2022. Pada kegiatan forum komunikasi BLU dan BLUD yang pertama tersebut, Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Selatan beserta Direktur PPKBLU dan seluruh pimpinan BLU serta perwakilan pimpinan BLUD telah menyepakati komitmen bersama dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan BLU dan BLUD di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Piagam Forum Komunikasi BLU dan BLUD Sulawesi Selatan.

Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Regional Chief Economist (RCE) telah menginisiasi Forum Komunikasi BLU-BLUD Sulawesi Selatan sebagai bagian dari intensifikasi pelaksanaan pembinaan keuangan BLU-BLUD dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan membangun sinergitas BLU-BLUD.