Laksus Dukung Langkah KPK

Lembaga Antikorupsi Sulawesi Selatan (Laksus) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut 11 kontraktor Sulsel yang disebut ikut memberi suap kepada auditor BPK. Nama 11 kontraktor ini diungkap mantan Sekdis PUTR Edy Rahmat dalam persidangan 2021 lalu.

“Kita apresiasi KPK yang membuka kembali kasus ini. Artinya orang-orang yang tadinya terungkap di fakta persidangan kasus Nurdin Abdullah bisa diusut kembali. Termasuk 11 kontraktor yang disebut Edy sebagai sumber pemberi suap,” ujar Direktur Laksus Muhammad Ansar.

Menurut Ansar, langkah KPK mengusut dugaan gratifikasi terhadap auditor BPK, sangat tepat. Ia melihat pengusutan kasus ini memang berpeluang melebar.

Baca Juga:
Pantau Proyek PSEL Rp2 Triliun di Makassar, KPK Turunkan Tim
Laksus Ingatkan Lokasi Proyek PSEL di Green Eterno Bisa Berisiko Hukum
KPK Beri Atensi Penyelesaian 3 Kasus Dugaan Korupsi di Pemkab Polman

Kata Ansar, jika melihat alurnya, KPK memungkinkan tak hanya mengincar auditor BPK. Tapi juga akan menyentuh semua nama yang pernah terungkap dalam fakta persidangan.

“Jadi, struktur kasus ini sangat jelas. Tujuannya bukan hanya auditor BPK. Orang orang yang pernah terungkap di persidangan itu akan dibuka satu persatu. Dari auditor BPK, sampai akhirnya nanti akan ikut menjerat 11 kontraktor yang disebutkan Edy Rahmat,” papar Ansar.

Ansar mengatakan, kasus ini tidak rumit. KPK bisa dengan mudah membongkar siapa-siapa yang terlibat.

“Logika hukumnya sederhana saja sebenarnya. Edy mengaku memberi suap kepada auditor BPK. Sumber uangnya dari 11 kontraktor. Kalau Edy dan auditor BPK dijerat sebagai penerima suap, nah sudah barang tentu yang memberi uang juga harusnya dijerat,” tegas Ansar. (*)