CEO PT Vale Optimis Good Mining Practices Kuatkan Industri Nikel

Dalam acara yang bertajuk “Nickel & Battery Supply Chain Sustainability” ini, Febri
duduk dengan dua pemimpin perusahaan tambang nikel yakni Direktur Utama PT Trimegah Bangun Persada Tbk, Roy Arman Arfandy dan Direktur Eksekutif PT Merdeka Battery Materials Tbk, Andrew Philip Starkey.

Mereka memaparkan aspek-aspek strategis terkait ESG dalam industri nikel di Indonesia di saksikan para hadirin dari kalangan regulator, penambang, pengusaha smelter, konsumen baterai kendaraan listrik, investor, dan akademisi, baik dari dalam maupun luar negeri.

Sejumlah pemangku kepentingan juga hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Lalu Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rosa Vivien Ratnawati, Managing Director Fullerton Fund Management Company Ltd. Choo Jee Meng, dan Strategist/Managing Partner PT Verdhana Sekuritas Indonesia Heriyanto Irawan.

Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah mengambil langkah tegas untuk memastikan praktik industri yang berkelanjutan, terutama implementasi ESG. “Kami akan mencabut izin industri jika tidak patuh,” jelasnya.

Dia menyatakan, tidak ada negara yang bisa mendikte Indonesia terkait pengelolaan nikel yang ditujukan untuk mendorong ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sebab menurut Luhut, salah satu kunci untuk menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi ialah hilirisasi industri, termasuk industri pertambangan. “Dan itu termasuk dalam 6 agenda negara,” ucapnya.

Selain hilirisasi industri, lima agenda lainnya yakni dekarbonisasi untuk mempercepat net-zero, sekaligus menangkap peluang ekonomi hijau.

Ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang terampil.

Keempat, menyeimbangkan semua lini untuk menyelesaikan ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia. Kelima, mendigitalisasikan layanan untuk pemerintahan yang efisien, transparan, dan inklusif.