MAKASSAR – Belanja Negara APBN Sulsel s.d. 31 Oktober 2023 mencapai Rp42,32 Triliun atau 77,48% dari pagu, sedikit lebih tinggi dibandingkan persentase realisasi belanja nasional sebesar 73,2%.

Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel/Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Supendi mengatakan realisasi belanja negara APBN Sulsel meningkat 6,07% (yoy), sehingga APBN Anging Mammiri s.d. 31 Oktober 2023 mengalami deficit sebesar Rp29,3 Triliun atau sebesar 74,16%.

“Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Anging Mammiri mencapai Rp17,35 Triliun atau sebesar 70,43% dari target,” katanya.

Difokuskan untuk percepatan penyelesaian infratruktur prioritas, penyaluran bansos, dan dukungan persiapan pelaksanaan pemilu.

Baca Juga:
DJPb Kanwil Sulsel Catat Inflasi Masih Terkendali
DJPb Sulsel Serahkan DIPA Secara Digital

Adapun dana Transfer Ke Daerah (TKD) Anging Mammiri
terealisasi sebesar Rp24,96 Triliun atau sebesar 83,28%.

Untuk Belanja Negara Regional Sulawesi Selatan, kinerja Belanja Pegawai sebesar Rp7,27 Triliun atau 84,96% dari pagu sebesar Rp8,82 Triliun.

Digunakan antara lain untuk gaji dan tunjangan 74 ribu PNS/TNI/Polri, penghasilan 12 ribu PPPK dan penghasilan 11 ribu PPNPN termasuk Komisioner KPU/Bawaslu.

Untuk kinerja Belanja Barang sebesar Rp6,98 Triliun atau 68,41% dari pagu sebesar Rp9,68 Triliun.

Selain digunakan untuk keperluan operasional satuan kerja K/L, anggaran Belanja Barang juga digunakan untuk Pembangunan Lanjutan Pasar Tempe Sengkang di Kab. Wajo, Rehabilitasi dan
Renovasi Prasarana Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan, Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis Pada Lintas Bira-Jampea, Jampea-Labuan Bajo, Jampea-Marapokot, dan lain-lain.

Untuk Kinerja Belanja Modal sebesar Rp3,04 Triliun atau 52,44% dari pagu sebesar Rp5,54 Triliun, yang digunakan antara lain untuk Pembangunan Bendungan Pamukkulu Paket 1 & 2 Kab. Takalar, Pembangunan Jalur Kereta Api Siding Mangilu – Tonasa, Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Baliase Kab. Luwu Utara, dan lain-lain.

“Untuk Kinerja Belanja Sosial sebesar Rp0,064 Triliun atau 80,16% dari pagu Rp0,07 Triliun, yang digunakan antara lain untuk Kelompok Rentan yang mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial, Siswa SMTK/SMAK Penerima PIP, dan Literasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas Netra,” terangnya.