RAKYAT NEWS, JAKARTA – Pemerintah berencana melakukan seleksi untuk calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Seleksi ini akan diperuntukkan bagi para tenaga honorer atau non-ASN mulai bulan September-Oktober 2024.

Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menjelaskan bahwa seleksi PPPK memiliki perbedaan dengan seleksi CPNS yang ditujukan kepada para lulusan baru. Proses PPPK direncanakan akan dimulai setelah penyeleksian CPNS selesai.

Saat ini belum ada informasi tentang jumlah formasi yang akan dibuka untuk seleksi PPPK 2024 karena proses pendataan tenaga honorer masih berlangsung, terutama dalam tahap verifikasi data di BKN.

“Jadi kemarin kita sepakat beresin dulu yang fresh graduate, sambil pendataannya dituntaskan, insya Allah nanti September-Oktober ini yang PPPK mulai diproses,” kata Anas, dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (27/8/2024).

Baca Juga:
Pemerintah Bakal Rilis 3 Aplikasi Tol Layanan Publik, Berikut Penjelasannya!
CPNS 2024: Kemenpan RB Siapkan 61 Posisi, Gaji Mulai Rp7,8 Juta
Sekprov Sulbar Hadiri Rakor Kemenpan RB : Digitalisasi dan Reformasi Birokrasi

Walau begitu, Anas belum memberikan detail mengenai jumlah formasi yang akan dibuka untuk seleksi PPPK 2024. Ini dikarenakan proses pendataan tenaga honorer masih dalam tahap verifikasi dan validasi data di BKN.

“Karena ada beberapa yang masuk data tapi di verval, ternyata masa kerjanya tidak memenuhi, termasuk yang lainnya juga tidak memenuhi, sehingga kita harus verval dan insyaAllah September sisanya,” ujar Anas.

Selain itu, proses seleksi PPPK untuk tahun 2024 telah diatur dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 347 Tahun 2024 mengenai Mekanisme Seleksi PPPK Tahun Anggaran (TA) 2024.

Juga terdapat Kepmen PANRB No. 348/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru di Instansi Daerah TA 2024, dan Kepmen PANRB No. 349/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan TA 2024.

Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menjelaskan, pengadaan PPPK 2024 diperuntukkan bagi pelamar prioritas, termasuk eks tenaga honorer kategori II atau THK-II sesuai database THK-II di BKN, non-ASN terdaftar di database BKN, dan non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah.