Tingkatkan Kualitas Pendidikan, IYL-Cakka Bakal Alokasikan 1,5 Triliun per Tahun

Makassar, Rakyat News – Kandidat Gubernur Sulsel, Ichsan Yasin Limpo mulai memperkenalkan secara langsung sejumlah program yang bakal diprioritaskannya bersama Andi Mudzakkar (Cakka) dalam memimpin Sulsel.

Itu tercermin saat melakukan pertemuan di sejumlah tempat, IYL memaparkan program unggulannya yang sudah melalui tahapan kajian dan pendalaman yang melibatkan tim pakar.

Di depan pengurus Demokrat se-Sulsel misalnya, IYL yang sejak dulu dikenal sebagai “Mr Komitmen” menjelaskan program utama yang meliputi pendidikan, lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan.

“Khusus pendidikan kami akan melakukan intervensi dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,5 Triliun per tahun. Anggaran ini terbilang besar, tapi manfaatnya untuk anak cucu kita sangat baik. Sebab ini menjangkau peningkatan sumber daya manusia di Sulsel secara merata,” kata Ichsan, Jumat (29/12/2017).

Menurut dia, pendidikan ini sangat penting ada perhatian khusus. Sebab jika sistem dan kebijakannya sangat biasa, maka kualitas pendidikan kita akan jauh tertinggal dibanding negara lain.

Melalui anggaran tersebut, maka semua sekolah kedepannya harus membebaskan semua pungutan pungutan di sekolah. Sebab sudah ada subsidi yang tergolong besar dari pemerintah.

Selain pendidikan, IYL juga menjelaskan mengenai program lainnya, yakni Rumah Produktif. Program ini bertujuan membuka lapangan kerja berbasis rumah atau desa/kelurahan di semua daerah.

“Rumah produktif ini dibangun dan berbasis desa/kelurahan untuk membuka dan menciptakan lapangan kerja yang disesuaikan potensi masing-masing wilayah,” tambah Ichsan yang juga mantan Bupati Gowa dua periode.

Rumah produktif tersebut akan bekerjasama Bumdes dalam pengelolaannya. Sehingga jika ini bisa dimaksimalkan, setidaknya bisa membuka lapangan pekerjaan baru sekitar 300 ribu sampai 400 ribu tenaga kerja.

Tak hanya itu, IYL juga menjelaskan tentang program lainnya, yakni pembangunan yang merata di semua daerah dengan tetap mensinergikan kebijakan pemerintah kabupaten/kota.