“Karena tadi, jika kita bicara soal kasus Tangerang, memang secara prosedur, secara legal, dan secara juridisnya lengkap-lengkap secara administrasi. Jadi, ada juga mereka membayar PBB, juga ada PBB-nya. Saya enggak tahu juga kenapa laut ada PBB-nya,” paparnya.

“Jadi, ini kalau memang melibatkan banyak pihak, ya memang betul melibatkan banyak pihak. Ada, saya pikir giriknya ada, dokumen keterangan ada lengkap. Secara prosedur maupun secara juridis tidak ada yang dilalui. Kami sudah periksa satu per satu. Karena sebelum membatalkan itu, kami memeriksa satu per satu. Hanya ketika kita cek fakta materialnya saja, kenanya di fakta materialnya itu,” imbuh Nusron.

YouTube player