Imbas Efisiensi, Pengawasan ‘Jalur Tikus’ Perbatasan RI-Malaysia Terbatas

RAKYAT NEWS, NUNUKAN – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto telah berdampak pada pengawasan jalur penyelundupan di perbatasan RI-Malaysia, yang sering dipakai sebagai akses ilegal bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang menuju Malaysia.

Pada masa sebelumnya, sekitar 100 jalur penyelundupan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dapat diawasi. Namun sekarang, jumlah jalur yang bisa diawasi telah berkurang secara signifikan.

“Kalau sebelumnya sekitar seratus jalur tikus bisa kita awasi. Saat ini, kita hanya bisa menjangkau beberapa saja. Imbas efisiensi anggaran,” ujar Kepala BP2MI Nunukan, Kombes Pol. FJ Ginting, Senin (17/3/2025).

Hingga saat ini, Nunukan tetap menjadi jalur utama masuknya CPMI ke Malaysia secara ilegal. Terdapat banyak warga yang berasal dari Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tertangkap oleh aparat saat berusaha menyeberang secara ilegal dengan bantuan tekong atau calo.

Ginting menegaskan bahwa kerjasama dengan aparat keamanan perbatasan sangatlah penting untuk meningkatkan pengawasan.

“Kuncinya sinergitas dengan aparat keamanan di perbatasan negara. Kita tetap lakukan pengawasan dan pencegahan sebagai tugas yang kita emban,” katanya.

Selain melakukan pengawasan terhadap jalur penyelundupan, BP2MI Nunukan juga melakukan koordinasi dengan Konsulat RI di Malaysia, Imigrasi, dan PT Pelni untuk proses pemulangan deportan.

Jika sebelumnya pekerja migran diurus selama 4-5 hari di Rusunawa sebelum dipulangkan, kini mereka akan dititipkan sehari sebelum keberangkatan kapal Pelni.

“Kita juga efisiensi anggaran konsumsi saat mereka ditampung beberapa hari di Rusunawa. Jadi kita koneksikan kapan waktu mereka dideportasi dengan waktu kedatangan kapal,” jelas Ginting.