Viva Yoga Ungkap Paradigma Baru Transmigrasi Era Prabowo

RAKYAT NEWS, JAKARTA – Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, mengungkapkan paradigma baru dalam program transmigrasi di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Berbeda dengan pendekatan masa lalu yang bersifat sentralistik dan top-down, Viva Yoga menegaskan bahwa kini transmigrasi dijalankan dengan prinsip desentralisasi dan bottom-up, memberikan peluang lebih luas bagi daerah dan masyarakat untuk terlibat aktif.

Paradigma baru ini diyakini akan mengakselerasi pembangunan wilayah, menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru, serta meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat setempat secara berkelanjutan.

Dalam perjalanan waktu, aktivitas yang dilakukan oleh para transmigran menumbuhkan pusat ekonomi, budaya, dan pendidikan. Dari desa selanjutnya berkembang menjadi kecamatan, kabupaten, hingga provinsi.

“Para transmigran mengubah sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada,” ujar Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.

Ungkapan demikian disampaikan saat dirinya menjadi tamu dalam Ngobrol Kebangsaan WRPodcast yang dipandu oleh Wahyuni Refi Setyabekti, Jakarta, (28/5/2025).

Lebih lanjut dikatakan transmigrasi yang dilakukan sejak tahun 1950 hingga di akhir tahun 2024 telah mampu melahirkan 1.567 desa definitif, 466 kecamatan definitif, 114 kabupaten/kota, dan 3 provinsi.

“Tiga provinsi itu adalah Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Selatan,” ujarnya.

“Mulai dari desa hingga provinsi yang terbentuk menciptakan roda ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Meski banyak kesempatan bekerja di luar negeri atau di kota-kota besar namun transmigrasi tetap menjadi program yang diminati oleh masyarakat.

Disebut di tahun 2024 lalu sudah ada 7000 an kepala keluarga yang ingin menjadi transmigran. Minat untuk ikut transmigrasi tidak hanya dari masyarakat sendiri, banyak bupati dari luar Jawa juga ingin mendatangkan warga transmigran.

“Banyak bupati bertemu dengan saya yang berkeinginan untuk mendatangkan calon transmigran,” ungkap Viva Yoga.

Di antara kabupaten itu adalah Halmahera Selatan, Siak, Nias Utara, dan lainnya.

Kepala daerah yang ingin mendatangkan transmigran menurut Viva Yoga buah dari paradigma baru transmigrasi di era Presiden Prabowo Subianto. Paradigma baru ini tidak seperti pada masa lalu.

“Dulu sifatnya sentralistik dan top down, sekarang desentralistik dan bottom up,” tuturnya.

Kepala daerah menginginkan transmigran karena mereka paham betul manfaat transmigran.

“Lahan-lahan kosong yang terhampar bila dimanfaatkan menjadi sawah atau perkebunan produktif akan menjadi sentra produksi beras dan kekuatan ekonomi lainnya di daerah tersebut,” ujar mantan anggota Komisi IV DPR itu.

“Sebagai sentra produksi beras membuat daerah transmigran bisa mencukupi kebutuhan kebutuhan pangannya sendiri,” tambahnya.

Untuk lebih menarik masyarakat ikut transmigrasi, syarat yang diberlakukan juga semakin diperlonggar.

“Seperti Kementerian Ketenagakerjaan yang menghapus batas usia bagi pencari kerja, sekarang yang ingin ikut transmigrasi tidak harus berkeluarga,” ujar Viva Yoga.

Mereka yang berstatus lajang juga bisa ikut transmigrasi. Bagi yang lajang yang ingin menjadi transmigran bisa lewat program Transmigrasi Patriot.

“Mereka adalah mahasiswa yang diberi beasiswa oleh Kementerian Transmigrasi yang selanjutnya mengaplikasikan ilmunya di kawasan transmigrasi,” tuturnya.

Pada masa lalu menjadi transmigran identik menjadi petani atau peladang di daerah baru namun saat ini menjadi transmigran tak harus menjadi petani.

Adanya paradigma baru serta kebutuhan masing-masing daerah yang tak sama membuat banyak pilihan profesi bagi para transmigran.

“Ada daerah yang membutuhkan transmigran nelayan, pekerja kebun, tambang, dan lainnya,” ungkap Viva Yoga.