RAKYAT NEWS, JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan akan segera mengadakan pertemuan dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk berdiskusi mengenai kemungkinan penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) oleh pemerintah.

“Kami akan berdialog dengan Kementerian Agama, kemudian juga dengan pemerintah. Bahkan nanti kalau sudah ada titik temu dengan berbagai kalangan, ya kami akan ketemu Presiden. Itu hal yang akan terus kami lakukan,” ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir usai peluncuran KHGT di Convention Hall Masjid Walidah Dahlan, Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Rabu.

Menurut Haedar, pemerintah dapat berperan sebagai penengah dalam menghadapi perbedaan metode penanggalan Hijriah yang selama ini terjadi di kalangan umat Islam di Indonesia.

“Saya yakin kalau pemerintah itu kan bisa dalam posisi sebagai ‘wasit’ kan, dalam hal urusan agama. Karena kalau masuk pada perbedaan, nanti kan susah. Kalau pemerintah menentukan satu-satu pandangan, kan nanti akan bermasalah,” ujarnya.

Haedar menilai selama umat Islam belum memiliki kalender global yang disepakati bersama, perbedaan dalam penetapan hari besar keagamaan akan terus terjadi, baik antarorganisasi maupun antara organisasi dan pemerintah.

“Perbedaan-perbedaan itu bukan karena Muhammadiyah. Bahkan di berbagai negara juga bisa berbeda. Selama kita tidak punya kalender seperti Masehi, kita akan berbeda terus,” ujarnya.

Haedar juga menyatakan bahwa keberadaan KHGT mampu mengatasi masalah yang berulang setiap tahun, seperti ketidakpastian waktu Idul Fitri, Idul Adha, dan awal Ramadan yang seringkali baru diputuskan sehari sebelum hari besar tersebut.

“Kalau mau Idul Fitri, kan, orang akan berpikir, kapan pastinya untuk mudik dan lain sebagainya. Tapi kalau ditentukannya H-1, itu banyak kesulitan,” ujar Haedar.

KHGT sendiri disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah selama satu tahun sejak Musyawarah Nasional Tarjih 2024 di Pekalongan dan kini sudah tersedia dalam versi cetak maupun digital.

YouTube player