Nadiem Makarim Ditetapkan Jadi Tersangka Oleh Kejagung di Kasus Pengadaan Laptop

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) di era Presiden Jokowi, Nadiem Anwar Makarim, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019–2022.

Penetapan status hukum Nadiem diumumkan langsung oleh Kapuspen Kejagung, Anang Supriatna, dalam konferensi pers di kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (4/9) usai pihaknya melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti terhadap eks bos Gojek tersebut.

“Dari hasil pendalaman dan alat bukti yang ada, pada sore ini telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM (Nadiem Anwar Makarim),” ujar Anang Supriatna kepada awak media.

Sebelumnya, pada Kamis pagi, Nadiem datang ke Kejagung untuk menjalani pemeriksaan ketiganya dalam kasus tersebut. Ia hadir bersama kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea.

Nadiem terlihat mengenakan kemeja hijau dan membawa tas jinjing hitam saat memasuki gedung Pidana Khusus Kejagung.

Nadiem telah dua kali diperiksa sebagai saksi, yakni pada Senin (23/6) dan Selasa (15/7). Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami keuntungan yang diduga diperoleh Nadiem dari pengadaan laptop serta menelusuri proses pembelian perangkat Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan.

Program Digitalisasi Pendidikan yang diusut Kejagung berjalan pada periode 2019–2022. Kemendikbudristek saat itu mengadakan 1,2 juta unit laptop dengan anggaran Rp9,3 triliun.

Laptop yang dipilih menggunakan sistem operasi Chrome atau Chromebook, meskipun dianggap memiliki kelemahan dan dinilai tidak efektif untuk pembelajaran di daerah 3T yang sebagian besar belum memiliki akses internet memadai.

Dalam perkara ini, Kejagung sebelumnya telah menetapkan empat tersangka yang merupakan orang dekat Nadiem saat menjabat. Mereka adalah Direktur SMP Kemendikbudristek 2020–2021, Mulyatsyah; Direktur SD Kemendikbudristek 2020–2021, Sri Wahyuningsih; mantan Staf Khusus Mendikbudristek, Jurist Tan; serta mantan Konsultan Teknologi Kemendikbudristek, Ibrahim Arief.