DPRD Makassar

Jelang Purnabakti, Disdikbud Beri Perhatian Khusus kepada Guru

Jelang Purnabakti, Disdikbud Beri Perhatian Khusus kepada Guru
Jelang Purnabakti, Disdikbud beri perhatian khusus kepada para Guru.

BULUKUMBA – Jelang Purnabakti, Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama PT. Taspen (Persero) dan Bank Mandiri Taspen menggelar Sosialisasi Layanan Ketaspenan kepada para guru yang akan pensiun tahun 2022 ini dan tahun 2023 mendatang, Kamis (20/01/ 2022).

Baca juga: Tim Kendali Banjir Kembali Beraksi Cegah Banjir di Bulukumba

Sosialisasi dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati selama dua hari kepada 320 guru TK, SD dan SMP. Untuk mencegah kerumunan, kegiatan tersebut dibagi menjadi 3 sesi , dimana setiap pesertanya terdiri dari para ASN tenaga pendidik maupun ASN lingkup kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba.

Wakil Bupati Andi Edy Manaf yang membuka acara memberikan apresiasi oleh karena melalui sosialisasi tersebut dapat dijadikan upaya dalam memberikan pemahaman kepada para ASN yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) dalam hal terkait prosedur pengajuan dan benefit yang diterima melalui program layanan Taspen.

Ia mengaku bahwa komitmen dan upaya pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada pegawai negeri dan purna pegawai negeri harus menjadi perhatian, khususnya terkait dengan kesejahteraan pegawai yang memasuki masa pensiun.

Untuk itu kehadiran Taspen menurutnya, sangat penting sebagai wadah memberikan pemahaman bagi para Aparatur terkait hak, kewajiban, serta regulasi yang mengatur pemberian haknya.

“Kita harap juga nantinya PT. Taspen bisa memberikan kemudahan bagi para Aparatur kita untuk mengurus pensiun tanpa harus ke kantor Taspen yang mungkin dirasa cukup jauh bagi para pegawai dilingkup Bulukumba,” harapnya. Kamis 20 Januari 2022.

Selain itu, ia juga memberikan motivasi kepada para ASN yang akan memasuki purna tugas agar terus produktif, sebab Wabup merasa bahwa masa pensiun bukan menjadi akhir bagi seseorang khususnya para pegawai negeri untuk berhenti membuat suatu inovasi maupun terobosan-terobosan.