Luwu Utara, Rakyat News – Ketua Komisi I, Ir. Pilosofis Rusli Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Luwu Utara mengkritik pemberian bantuan sosial (bansos) oleh Dinas Sosial (Dinsos) untuk warga miskin dan Dinas Kesehatan Luwu Utara yang dinilai tidak tepat sasaran karena adanya data yang tidak valid.

Menurut Pilosofis data-data tersebut perlu divalidasi setidaknya setiap enam bulan sekali.

“Enam bulan itu waktu yang cukup untuk mengevaluasi sekaligus juga memonitor perkembangan setiap lalu lintas pergerakan data-data yang ada di Kabupaten,” tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDI-P) tersebut saat dihubungi media ini, Jumat, 4/1/2018.

Pilosofis mengungkapkan, kekwatiran akan berdampak pada penilaian kurang baik terhadap Luwu Utara, karena data tidak valid antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.

Dari data yang diakomodir Dinas Kesehatan sebanyak 189.773 penerima jasa pelayanan Kesehatan dasar,” tutur Kadis Kesehatan, dr H.A.Muh Nasrum.
Dan sementara data yang diungkapkan Kepala Dinas Sosial menyatakan per bulan Mei 2018 telah mengusulkan 156.740 penerima jasa pelayanan kesehatan. Sehingga terjadi selisih 33.033 yang belum terakomodir.

Selain itu Pilosofis menambahkan, bahwa seharusnya tidak boleh ada selisih dari data tersebut.

” Kami harapkan supaya dua Dinas ini saling koordinasi bahkan lintas SKPD agar tidak terjadi selusih data. Yang menjadi pertanyaan dari data yang di usulkan sebanyak 156.740, angka kemiskinan kita masih sangat rendah, sehingga kami pastikan ada data yang tidak benar atau valid,” tutur Pilosofis dari PDI-Perjuangan.

Sementara juga Thahir Bethony anggora Komisi I menyoroti beberapa hal terkait Dinas Kesehatan, seperti fasilutas kesehatan yang telah dibangun agar segera digunakan, seperti pystu, puskesmas belum difungsikan secara maksimal, jufa memperhatikan ketersediaan obat,khususnya di daerah terpencil serta menempatkan dan mengevaluasi petugas kesehatan yang bertugas di Desa,” sarannya, seraya juga Andi Nirwana Gazaling menyoroti penempatan petugas kesehatan di Puskesmas maupun Pustu perlu segera di evaluasi.

Menurut Pilisofis kemalasan menjadi salah satu faktor tidak adanya kemauan untuk memvalidasi data dengan sungguh-sungguh, sejak awal kami selalu mengungkapkan dan selalu menekankan pentingnya data itu.

“Data itu menjadi penting, menjadi alat ukur untuk bisa intervensi program ke masyarakat itu sesuai dengan maksud dan tujuannya,” jelas Pilo panggilan akrab anggota DPRD yang selalu perjuangkan wong cilik.

Data tersebut juga diperlukan untuk membuat validasi, agar nantinya jangan sampai yang berhak itu tidak dapat, yang tidak berhak justru dapat. Oleh karena itu, Pilisofis menilai perlu adanya kerja sama antara pemerintah pusat yaitu Kementerian Sosial (Kemensos) melalui pusat data dan informasinya. Selain itu juga melalui pemerintah daerah termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), untuk bisa menyajikan data yang valid.

“Data yang valid itu bisa dilakukan evaluasi secara berkala, dan evaluasi secara berkala ini harus bisa memberikan kepastian data angka-angka kemiskinan yang ada di daerah miskin di Luwu Utara,” paparnya.(yustus)

YouTube player