Wujudkan Situasi Kondusif di Papua

Indonesia, Rakyat News – Papua dengan kekayaan sumber daya alam yang cukup besar menjadi perhatian dengan sentimen yang cukup kuat jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi dan situasi keamanannya.

“Salah satu daerah yang mendapat sorotan kuat terkait aspek ekonomi dan keamanan adalah Nduga. Daerah Nduga menjadi sorotan terutama pasca terjadinya insiden serangan sadis OPM kepada pekerja jembatan yang mengakibatkan 16 korban tewas.”

“Serangan oleh OPM kepada pekerja PT Istaka Karya yang terjadi pada 2 Desember 2018 berimplikasi pada situasi di Nduga yang tidak kondusif. Peristiwa kekerasan bersenjata oleh TPNPB/OPM pimpinan Ekianus Kogoya berdampak kepada keputusan pemerintah untuk mengirim pasukan TNI/Polri untuk menciptakan situasi kondusif sehingga tidak ada gangguan keamanan dalam proses pembangunan.”

“Berbagai rilis dari aktivis Papua menyebutkan bahwa terdapat gelombang pengungsian yang meninggalkan Nduga pasca serangan kepada PT Istaka Karya. Rilis-rilis dari aktivis dan pekerja kemanusiaan tersebut cenderung menyebutkan bahwa konflik antara aparat keamanan dengan OPM menyebabkan masyarakat ketakutan bahkan menjadi korban. Hal tersebut yang akhirnya muncul suara-suara untuk menarik pasukan TNI/Polri dari Nduga.”

“Penanggung Jawab Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga Theo Hesegem bersama lembaga hak asasi manusia dan gereja, Pendeta Esmon Walilo menyebutkan sedikitnya 182 orang meninggal akibat kekerasan sejak Desember 2018 hingga Juli 2019. Rincian dari 182 korban meninggal terdiri dari 69 laki-laki dewasa, 21 perempuan dewasa, 20 anak laki-laki, dan 21 anak perempuan. Tim Kemanusiaan menyebutkan bahwa korban akan terus berjatuhan dan berdampak merugikan masyarakat sipil, yang sebenarnya tidak tahu masalah apa-apa ikut menjadi korban.”

“Perspektif pemerintah yang ingin segera memajukan Papua dengan berbagai pembangunan dan menciptakan situasi kondusif dengan pendekatan keamanan tidak terkomunikasikan dengan baik kepada sebagian masyarakat terutama para aktifis kemanusiaan. Pendekatan keamanan yang dilakukan pemerintah dengan mengirimkan pasukan TNI/Polri justru dianggap sebagai operasi militer yang bisa mengancam masyarakat.”