Minimalisasi Potensi Krisis Ekonomi Politik Akibat Covid-19

Ada sejumlah hal yang harus segera direspon pemerintah, yakni :

Pertama, bahwa pemerintah perlu menyusun prioritas dan konsisten pada skenario pencegahan dan penanganan krisis sektor kesehatan sebagai agenda utama dalam pengerahan sumber daya yang tersedia untuk pencegahan, penanganan dan pemulihan dari pandemi Covid-19. Kebijakan sektor kesehatan menjadi fondasi bagi kebijakan sektor lainnya, termasuk pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, daya dukung anggaran serta penyediaan infrastruktur pendukung mestinya diutamakan dibanding sektor lain.

Kedua, paket stimulus terutama sektor jaring pengamanan sosial perlu untuk diefektifkan sehingga menyentuh pada kelompok paling rentan. Hal ini untuk mencegah terjadinya disparitas sosial yang berpotensi memicu terjadinya gejolak sosial. Program dari sektor ini harus diarahkan pada memperkuat daya dukung konsumsi rumah tangga secara langsung agar mampu mengakses pemenuhan kebutuhan dasar. Realisasi program ini harus dihindarkan dari penyakit birokratisasi dan berbasis data faktual yang akurat.

Ketiga, perlu ada ukuran yang jelas dan akuntabel terhadap kebijakan pemulihan ekonomi terutama yang bersifat kontingensi agar tidak menimbulkan polemik dan krisis lanjutan. Sebagaimana diketahui, keputusan pemerintah menerbitkan Perppu No. 1/2020 dianggap memiliki cacat formil maupun materil sehingga digugat ke MK. Selain itu, Perppu tersebut dianggap tidak konsisten dengan isu utama penanganan Covid-19 karena justru konsentrasinya pada persoalan ekonomi yang lebih luas dan bersifat prospektif.

Keempat, munculnya kritikan dari para pendukung utama pemerintah juga berpotensi melemahkan legitimasi politik atas kebijakan pemerintah. Semestinya, kesan bahwa pemerintah jalan sendiri tanpa konsolidasi dengan koalisi politik pendukungnya tidak perlu terjadi. Setidaknya kritik koalisi politik pendukung pemerintah terhadap rencana pembahasan omnibus law ketenagakerjaan dan Perppu No. 1/2020 merupakan indikasi lemahnya koordinasi antara pemerintah dan pendukungnya. Dalam situasi krisis, maka pemerintah perlu memastikan dukungan politik didapatkan secara penuh dari mitra koalisinya sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat bagi langkah-langkah yang ditempuh pemerintah.