Majelis Komisi dalam Putusannya juga memberikan perintah
kepada Terlapor I, sebagai berikut:

1. Untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif dan/atau segala bentuk persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender di masa yang akan datang sejak Terlapor menerima pemberitahuan Putusan KPPU.

2. Untuk meniadakan substansi dan/atau klausul yang bermakna sama dengan Klausul 38.2 dan 38.3 dokumen Request for Proposal (RfP) perkara a quo, dalam setiap pengadaan
yang diselenggarakan oleh Terlapor sejak Terlapor menerima pemberitahuan Putusan
KPPU.

3. Untuk melaporkan dan/atau menyerahkan dokumen Request for Proposal (RfP) setiap
selesai dilaksanakannya proses pengadaan yang diselenggarakan oleh Terlapor I selama
2 (dua) tahun sejak Terlapor menerima pemberitahuan Putusan KPPU.

Baca Juga:
KPPU Hadirkan 83 Perguruan Tinggi Dalami Isu Pinjaman Mahasiswa
Empat Strategi Dilayangkan KPPU ke Menkop UKM
Komisioner KPPU Hilman Pujana paparkan fokus 100 hari kerja pasca dilantik

Lebih lanjut, Majelis Komisi juga memerintahkan seluruh Terlapor untuk melaksanakan Putusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan berkekuatan hukum tetap
(inkracht).

Serta, memerintahkan Terlapor II dan Terlapor III untuk menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan.**