Ramai-Ramai Warga RI Ogah Beli Rumah, Ini Penjelasan Menteri PUPR

RAKYAT NEWS, JAKARTA – Program pembangunan 3 juta rumah per tahun yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat respons positif dan negatif.

Asosiasi pengembang properti yang diwakili oleh Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto, merasa kebijakan ini memunculkan kebingungan dalam industri properti.

Joko Suranto mengatakan bahwa kebijakan tersebut telah menciptakan pemahaman yang salah di kalangan masyarakat.

Banyak calon pembeli dan masyarakat beranggapan bahwa pemerintah akan memberikan rumah secara cuma-cuma, sehingga mereka membatalkan rencana pembelian rumah.

“Rumah gratis itu membingungkan pengembang. Banyak calon konsumen membatalkan booking setelah omongan rumah gratis itu, dari 10 booking ada 1 sampai 3 yang dibatalkan,” kata Joko Suranto, dikutip Sabtu (23/11/2024).

Ia juga menyampaikan bahwa tingginya pembatalan pemesanan rumah berpotensi melambatkan perkembangan sektor properti.

“Ketika disampaikan ini rumah gratis, maka kami-kami ini (pengembang) akan bubar. Efeknya besar karena orang akan tidak jadi beli (atau) menunda beli karena dengar (ada) rumah gratis,” lanjutnya.

Menanggapi keresahan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa program ini tidak dimaksudkan untuk memberikan rumah secara gratis sepenuhnya, melainkan untuk mengurangi beban masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Saya rasa kebijakan ini sangat pro rakyat. Yang kita bangun adalah rumah rakyat. Dengan kebijakan ini, rakyat kecil yang bahkan tidak pernah bermimpi punya rumah, sekarang punya harapan,” kata Ara, di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Senin (25/11/2024).

Ara menekankan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk mengoptimalkan program ini, termasuk dalam memanfaatkan tanah hasil sitaan dari kasus korupsi untuk pembangunan perumahan rakyat.

“Kami juga sudah panjang berdiskusi dengan Kejaksaan Agung. Beliau sudah menyiapkan ribuan hektare tanah dari koruptor untuk bisa dibangun untuk rakyat. Nanti kita juga sudah koordinasi dengan Menteri Keuangan, dengan Wamenkeu, dengan Dirjen Kekayaan Negara, bagaimana tanah-tanah koruptor di Indonesia itu harapan kami berkontribusi terhadap rumah murah bagi rakyat,” ucapnya.