Masyarakat Tagih Janji Walikota Sanksi Enam Bawahannya

Rekomendasi KASN, lanjut Lukman, sekaligus menjadi warning bagi seluruh ASN Pemkot Makassar agar tidak mencoba melakukan politik praktis, memgkampanyekan kandidat tertentu di Pilwali Makassar.

“Kecenderungannya, yang bisa memobilisasi dan dikampanyekan oleh ASN di setiap momen pilkada itu adalah petahana,” tandasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto menginstruksikan kepala seluruh ASN Pemkot Makassar untuk di momentum Pilkada Makassar.

Penegasan tersebut disampaikan Danny melalui surat yang diedarkan beberapa waktu lalu.

Hal ini sebagai wujud komitmen wali kota berlatar belakang arsitek ini demi mewujudkan ASN yang berintegritas , professional, netral, dan bebas dari intervensi politik.

“Saya memang melarang keras ASN terlibat langsung dalam politik praktis,” tegas Danny 24 November 2017 tahun lalu.

Adapun nomor surat edaran larangan ASN ikut berpolitik yakni 060/32/Ortala/XI/2017 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada 2018.

Namun sebagai warga negara yang memiliki hak politik, dirinya tetap mewajibkan ASN menggunakan hak pilihnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

“Dari awal kita sudah mewanti-wanti hal ini, namun perlu diingat, ASN tetap memiliki hak politik dan sebagai warga negara yang baik maka wajib menggunakan hak suaranya dalam Pilkada yang dilaksanakan bulan Juni 2018 nanti,” pungkasnya lagi.

Instruksi Wali Kota ini juga ditembuskan ke masing-masing pihak terkait, yakni Gubernur Sulawesi Selatan dan Ketua DPRD Kota Makassar. (*)

Bahan Grafis:
Berikut ASN Pemkot yang direkomendasikan disanksi:

1. Akhmad Namsum (Sekretaris Badan Kesbangpol) : Sanksi Moral berupa pernyataan secara terbuka.

2. Hasbullah (Danton Dinas Pemadam Kebakaran) : Sanksinya mengacu pada peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004

3. Andi Irwan Bangsawan (Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar) : Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.