MK Terima 240 Gugatan Hasil Pilkada 2024
11/12/2024 12:38
“Teman wartawan bisa memberi masukan dong dengan MK secara kelembagaan. Kalau betul, berikan datanya supaya kami bisa juga mengantisipasi untuk kepada hakim tertentu atau kepada karyawan tertentu [yang] melakukan sesuatu yang sebagaimana yang dinarasikan,” ujar dia.
IKUTI BERITA LAINNYA DIGOOGLE NEWS
RAKYAT NEWS, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat upaya pemberantasan mafia di sektor obat dan makanan melalui kerja sama
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Mahmakah Konstitusi akan memulai sidang gugatan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2025. Sidang akan
Diharapkan dana ini akan memungkinkan PSSI untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas program yang ada, agar timnas Indonesia siap bersaing di
Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, A Syarifuddin menyoroti potensi pertanian yang besar di Desa Nepo karena ketersediaan air yang mencukupi. Ia
Co Founder & Chief Growth Officer Think Policy Indonesia, Florida Andriana, mengapresiasi kegiatan Kongres Pemuda Sulawesi Selatan. Sebab
Sementara alokasi anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp 919 triliun yang terdiri dari berbagai sumber seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana
Selain itu, ia berharap agar keberhasilan ini dapat memotivasi seluruh pegawai untuk terus belajar dan berinovasi dalam menjalankan tugas, serta
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah menyatakan bahwa Amerika Serikat (AS) dan Jepang
Termasuk bawang merah Sulbar. Namun, saat ini masih tergantung pada Kabupaten Enrekang. Majene hingga Polman bisa membudidaya bawang merah.
RAKYAT NEWS, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat upaya pemberantasan mafia di sektor obat dan makanan melalui kerja sama
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Mahmakah Konstitusi akan memulai sidang gugatan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2025. Sidang akan
Produk OBA dan SK yang diedarkan secara daring dilakukan oleh pelaku usaha (seller official) maupun usaha mikro kecil (UMK) seller non-official. BPOM
3. Prosedur Proses pengadilan dalam PTUN diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Prosesnya lebih formal
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan PLN, program BPBL diharapkan dapat terus berlanjut, membuka peluang bagi
Sebuah keunggulan lain yang dimiliki KALLA adalah keragaman bisnis yang dikelolanya. Hal ini memungkinkan karyawan untuk bekerja di berbagai
Tinggalkan Balasan