Gandeng APDESI, Wamen Viva Ajak Kades Pelopori Kopdes Merah Putih

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyampaikan bahwa program transmigrasi telah terbukti mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sejak dilaksanakan pertama kali pada tahun 1950.

Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi keynote speaker dalam webinar bertajuk “Curah Pendapat: Dari Desa Untuk Indonesia, Menyuarakan Harapan, Merajut Masa Depan” yang digelar di Jakarta, Rabu (24/4/2025).

“Ada perubahan dalam kehidupan setelah masyarakat ikut program transmigrasi. Hal ini patut kita syukuri karena tujuan utama dari program ini untuk mengentaskan kemiskinan kini telah terlihat hasilnya,” ujar Viva Yoga.

Webinar yang diselenggarakan oleh Village Funnel ini juga dihadiri oleh Ketua MPO DPP APDESI (Majelis Pertimbangan Organisasi Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), Agung Heri, ST., MM., yang memberikan pengantar sekaligus menegaskan keberhasilan program transmigrasi di Indonesia. Acara tersebut diikuti oleh pengurus APDESI dan para kepala desa dari seluruh Indonesia.

Viva Yoga dalam paparannya menyebut bahwa program transmigrasi masih diminati masyarakat. Pada tahun 2024, sebanyak 7.000 orang dari Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat tercatat mendaftarkan diri sebagai calon transmigran.

Namun, baru 123 kepala keluarga yang diberangkatkan karena keterbatasan kuota. Hal ini terjadi karena pada tahun lalu, urusan transmigrasi masih berada di bawah salah satu direktorat jenderal di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, transmigrasi kini menjadi kementerian tersendiri, sejalan dengan poin Asta Cita, yaitu membangun dari desa dan dari bawah demi pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.

Sejak diluncurkan, program transmigrasi telah melahirkan 1.567 desa baru yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua. Meski secara administratif desa-desa tersebut telah diserahkan ke pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri, namun pemberdayaan dan pengembangan ekonominya tetap menjadi tanggung jawab Kementerian Transmigrasi (Kementrans).