Meneropong Masa Depan Sidrap, Menunggu atau Membentuk?

Padahal, menunggu tanpa bertindak adalah jalan pelan tapi pasti menuju stagnasi apalagi ditengah issu efisiensi yang seharusnya dijadikan momentum melakukan perubahan.

Dalam konteks ini, Sidrap tidak bisa lagi hanya menunggu. Perubahan iklim sudah merusak siklus pertanian. Anak-anak muda (Gen Z) meninggalkan kampung halaman dan tata nilai yang telah menjadi pondasi peradaban generasi “nene mallomo”.

Ketergantungan pada beras tanpa diversifikasi membuat ekonomi lokal rentan terhadap gejolak harga. Kini saatnya untuk menempatkan Sidrap sebagai subjek perubahan bukan objek pembangunan.

Masa depan bukan sesuatu yang jatuh dari langit ibarat pepatah durian runtuh. Mada depan harus dibangun dengan kesadaran, strategi, dan aksi nyata—mulai dari desa hingga tingkat kabupaten.

Keberlanjutan ditanah kelahiran

Isu keberlanjutan telah berkembang luas sehingga pembicaraan tidak bisa hanya soal lingkungan tetapi lebih luas dari itu. Di Sidrap, keberlanjutan adalah soal:

Pertama, Keberlanjutan lingkungan. Timbul pertanyaan, bagaimana menjaga dan merawat danau Sidenreng dari pencemaran? Bagaimana mencegah banjir akibat alih fungsi lahan? Apakah hutan di wilayah pegunungan tetap lestari, ataukah menjadi korban ekspansi? Masyarakat dan pemerintah secara proporsional mengambil peran bukan menunggu peran.

Kedua, Keberlanjutan sosial. Apakah generasi muda Sidrap masih mewarisi nilai-nilai Nene’ Mallomo yang mengajarkan kejujuran dan tanggung jawab? Apakah budaya lokal masih hidup atau sudah tergeser budaya instan?

Ketiga, Keberlanjutan ekonomi. Bisakah Sidrap bertahan sebagai penghasil pangan ketika sawah mulai tergantikan oleh properti? Bisakah petani mendapatkan nilai tambah dari produksi, bukan hanya sebagai produsen primer?

Riset Yusriah Arief (2022) menemukan bahwa alih fungsi lahan yang terjadi di Sidrap terutama di kecamatan Maritengngae dan Panca Rijang dengan melihat data 2021 terus meningkat disebabkan oleh pertambahan penduduk dan faktor ekonomi yang membuat masyarakat menjual dan mengalihfungsikan lahan yang dimiliki untuk peruntukkan lain.