“Kami mempercayakan pemerintah setempat untuk konsultasi publik. Mungkin pada saat sosialisasi terjadi miskomunikasi ke masyarakat yang terdampak,” ujar Muh. Sain.

Koordinator Aksi, Irfan Mappa mengatakan, reklamasi Pulau Basa jika tetap dipaksakan bakal merusak tatanan ekonomi dan sosial masyarakat setempat yang selama ini menggantungkan hidupnya dengan menangkap ikan di sekitar areal pulau tersebut.

“Kami dengan tegas menolak rencana reklamasi Pulau Basa, karena sejak awal ini tidak dilakukan secara transparan bahkan cenderung ada permainan di dalamnya, padahal perlu diketahui bahwa jika pulau itu direklamasi nelayan setempat mau cari ikan dimana lagi,” ujar Irfan Mappa.

Aksi massa warga pesisir Kecamatan Poleang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pesisir yang ketiga kalinya di Depan Kantor Bupati Bombana dengan tuntutan meminta Pemerintah Kabupaten Bombana tidak mengeluarkan rekomendasi serta upaya memuluskan rencana Reklamasi Pulau Basa tak kunjung ditemui Bupati H. Tafdil.

Maka dari itu perlunya pertimbangan pemerintah dari aksi yang telah dilakukan dari pihak masyarakat agar kemudian dijadikan sebagai evaluasi. Apakah memang untuk menjadikan Pulau Basa sebagai destinasi wisata adalah hal yang tepat, tentunya harus melakukan review terhadap persoalan publik yang menyeluruh karEna bentuk perlawanan warga sekitar adalah mereka merasa terancam dengan pengadaan wisata di Pulau Basa yang nantinya sebagai misi dari sebuah perusahaan.

Terkait dengan hal ini, pengelolaan tanah Poleang khusus di Pulau Basa memunculkan kecamuk di antara masyarakat sekitar, karena implikasi yang timbul membuat masyarakat nelayan semakin jauh untuk melakukan penangkapan ikan dan posisi Pulau Basa tersebut merupakan rumah persinggahan dari para nelayan yang berlabuh demi terpenuhi kebutuhan masyarakat nelayan itu sendiri.

Maka dari itu, Ikatan Mahasiswa Pelajar Indonesia Bombana Makassar tersebut turut andil dalam isu reklamasi tersebut. Salah satu langkah kecil yang dilakukan adalah dengan mengadakan kajian diskusi dalam lingkaran IMPIB apakah memang ini adalah sebuah hal yang mengancam penduduk sekitar dengan dalih berkurangnya pendapatan mereka sehingga organisasi itu pun melakukan kelas Advokasi sebagai langkah awal untuk menelisik secara sistematis dan aktual dari putusan-putusan pemangku kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah.