Ketiga formatur ini meminta kepada Ketum DPP Golkar, Airlangga Hartarto agar tidak menerbitkan SK kepengurusan baru yang diusulkan Taufan Pawe ke DPP.

NH pun memanfaatkan momentum halal bihalal yang digelar di Makassar, pada awal Juli 2022, dengan mengingatkan kembali para kader Beringin bahwa struktur kepengurusan Partai Golkar di Sulsel masih dipertanyakan, karena bermasalah di Mahkamah Partai.

Nurdin pun mengisyarakatkan, Golkar Sulsel bisa menggelar musyawarah daerah luar biasa (Musdalub). Karena katanya, hampir 2/3 peserta Musda saat Taufan Pawe terpilih sebagai Ketua Golkar Sulsel mengajukan keberatan terhadap keputusan Musda 2020 lalu.

NH dalam pertemuan itu juga menyebut bahwa para mereka yang hadir merupakan kader sejati. “Kader yang hadir ini merupakan loyalis sejati Airlangga, dan Pak Ketua sudah berpesan untuk mendata para kader yang hadir hari ini,” ujar NH, yang seolah menyinggung ketidakhadiran TP.

Ia menegaskan, saat ini, kenapa dirinya tidak menggunakan struktur partai? Karena struktur partai Golkar di Sulsel, tandasnya,masih bermasalah secara hukum.

Mantan calon gubernur Sulsel itu melanjutkan, untuk kader Golkar yang tidak mendapat undangan, hal itu tidak perlu dibesarak-besarkan.

Lantaran hanya persoalan teknis saja. ”Bahkan saya juga tidak dapat undangan, tapi saya tetap hadir,” terangnya.

Sebelumnya, TP mengaku tak akan menghadiri acara tersebut. “Saya tidak diundang, tidak dilibatkan, Insya Allah tidak hadir. Bukan DPD I (Golkar) penyelenggara,” ujar Wali Kota Parepare itu.

Yang menarik, NH menemukan sosok yang bisa menjadi penguat usulannya untuk menggelar munaslub dalam rangka melengserkan TP. Yakni bergabungnya kembali tokoh lama Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin yang juga mantan Wali Kota Makassar.

NH pun melihat peluang untuk mendorong IAS untuk maju di pilgub 2024 mendatang, bukan TP. Tentu saja, untuk mencapai tujuan itu harus melengserkan TP sebagai Ketua DPD Golkar Sulsel.