RAKYAT NEWS, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengakui pihaknya pertimbangkan tekanan hukum terkait rencana mendorong hak angket dugaan kecurangan Pemilu dan Pilpres 2024 di DPR.

Dia memaklumi hal tersebut, dimana tidak semua anggota dewan bisa menghadapi tekanan tersebut, sehingga itu alasan fraksi PDIP tidak menggulirkan hak angket di DPR.

“Bukan perhitungan, tapi tekanannya, tekanan hukumnya kan kuat sekali. Kan kalau orang ditekan, ada respons yang berani menghadapi tekanan, ada yang juga takut kita juga maklum,” katanya, Sabtu (30/3/2024), dikutip dari CNN Indonesia.

Dia mengeklaim bahwa istana akan melakukan segala cara untuk menghambat rencana sejumlah fraksi di DPR yang mendorong hak angket. Karena hal ini bisa mengancam pemerintah, terutama bagi Presiden RI Joko Widodo.

“Ini udah tanggung permainan bagi Istana ini. Kalau udah tanggung ya mereka akan melakukan segala cara. Maka karena angket ini menakutkan bagi pemerintah, bagi Pak Jokowi,” ucapnya.

Ditambah lagi dengan posisi PDIP akan diambil alih oleh Golkar dari jumlah suara yang terbanyak pemilu 2024, yang akan menggantikan jabatan ketua DPR RI.

“Ini kan belum-belum PDI sudah ditekan oleh Golkar mau mengambil alih lewat MD3, mengambil jabatan ketua DPR RI,” kata Hasto.

Golkar saat ini menempel PDIP di peringkat kedua hasil perolehan suara Pileg 2024 berdasarkan keputusan KPU. Kondisi itu membuka peluang Golkar akan kembali meraih kursi suara DPR seperi 2014.

Sejumlah narasumber di internal anggota DPR maupun partai menyebut revisi UU MD3 berpeluang akan diubah.

Meski begitu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengklaim Fraksi Golkar di DPR belum berupaya mendekati fraksi-fraksi partai lainnya demi merevisi UU MD3.