Ketum GAMKI: DPR RI Tidak Perlu Membuat Panja Netralitas Polri

Pria lulusan teknik geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB) ini juga mengingatkan seluruh pihak untuk tidak begitu saja membuat statement-statement yang meresahkan masyarakat yang kemudian menjatuhkan independensi atau marwah dari institusi Polri itu sendiri. Publik juga harus bertanggungjawab dengan pernyataan-pernyataan yang dibuat, terutama di dunia media social (medsos).

“Selama ini kita sudah melihat bagaimana kinerja Polri dalam menjaga netralitasnya, termasuk adanya arahan dari Kapolri agar Polri benar-benar berdiri diatas semua golongan, menjaga situasi agar kondusif mulai dari menjelang pemilu sampai selesainya pelaksanaan pemilu ditanggal 14 Februari 2024”, ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Sahat melihat presiden Jokowi berada dalam posisi bagaimana setiap peserta pemilu dan masyarakat Indonesia juga bisa mengikuti pemilu dengan baik dan damai tanpa polarisasi. Kemudian dampak dari pemilu yang damai tanpa ujaran kebencian, hoax dan sebagainya. Dalam hal ini, Sahat juga melihat Polri sudah melakukan tugasnya dengan baik.

Perihal mencuatnya isu keterlibatan institusi polri dalam ajang pilpres berupa pemasangan baliho salah satu kandidat capres yang berujung pada Rapat Dengan Pendapat (RDP) di DPR RI belum lama ini hingga wacana pembentukan Panja di DPR RI , pihak POLRI sudah mempersilahkan apabila ada laporan dapat disampaikan kepihak Propam yang akan menindak siapapun oknum polisi yang kedapatan tidak netral baik yang berhubungan langsung dengan caleg, parpol,maupun capres tertentu. Itu kan sudah ada didalam struktur institusi polri sendiri.